Dikatakan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, belakangan banyak kasus tentang pelanggaran hukum yang menyeret sejumlah pihak terkait investasi teknologi pembayaran perbankan di Indonesia.
Mulai dari kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh J Trust Bank, berkolaborasi dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dalam proyek pengembangan sistem pembayaran elektronik nasional (SPEN). Kasus ini, merugikan nasabah J Trust Bank senilai Rp4,58 triliun dan Rp1,5 triliun bagi nasabah Artajasa.
Demikian pula kasus dugaan pencucian uang PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia (Finnet) dalam proyek pengembangan layanan uang elektronik LinkAja.
"Kasus ini melibatkan transfer dana ilegal Rp2,4 triliun dari rekening BNI ke rekening Finnet, melalui layanan LinkAja," kata Deni kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/10)
Lanjutnya, begitu juga kasus dugaan penipuan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bermitra dengan PT Gojek Indonesia (Gojek) dalam proyek pengembangan layanan dompet digital GoPay.
"Kasus ini melibatkan pembobolan data nasabah BRI oleh oknum pegawai Gojek yang kemudian menggunakan data tersebut untuk menguras saldo GoPay nasabah BRI tanpa sepengetahuan mereka," terangnya.
Kasus-kasus tersebut, kata Deni, menunjukkan rentannya sektor teknologi pembayaran perbankan Indonesia, terhadap risiko dan tantangan yang mengancam stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
Untuk itu, kata Deni, diperlukan audit teknologi perbankan oleh BI yang hasilnya disampaikan kepada publik. Hal ini, yang cukup sering luput dilakukan BI. Padahal, manfaatnya cukup dahsyat bagi lembaga keuangan.
Audit teknologi perbankan, masih kata Deni, dapat membantu bank untuk memastikan bahwa aplikasi dan layanan perbankan yang disediakan telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah, serta dapat menangani permintaan dan transaksi nasabah dengan cepat dan akurat.
"Audit teknologi perbankan dapat membantu bank untuk memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik dari BI maupun dari pihak lain yang terkait," pungkasnya.
Bank Indonesia (BI) dipandang perlu untuk melakukan audit terhadap seluruh bank yang beroperasi secara digital. Audit diperlukan, seiring meningkatkan kasus hukum terkait pembayaran perbankan nasional. 
BERITA TERKAIT: