Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Rijatono Lakka Didakwa Suap Rp 35,4 Miliar ke Lukas Enembe

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Rabu, 05 April 2023, 17:34 WIB
Rijatono Lakka Didakwa Suap Rp 35,4 Miliar ke Lukas Enembe
Rijatono Lakka mengenakan rompi tahanan KPK/RMOL
rmol news logo Agar dapat dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 2018-2021, Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur Tabi Bangun Papua, sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu memberikan suap Rp 35,4 miliar kepada Lukas Enembe selalu Gubernur Papua periode 2018-2023.

Hal itu diungkapkan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Rijatono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/4).

Dalam surat dakwaan, Rijatono bersama-sama dengan Frederik Banne selaku Staf PT Tabi Bangun Papua dan CV Walibhu memberikan hadiah sebesar Rp 35.429.555.850 (Rp 35,4 miliar) yang terdiri dari uang Rp 1 miliar, dan pembangunan atau renovasi fisik aset-aset sebesar Rp 34.429.555.850 (Rp 34,4 miliar).

Hadiah tersebut diberikan kepada Lukas Enembe bersama-sama dengan Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Papua tahun 2018-2021.

"Bahwa terdakwa bersama-sama Frederik Banne mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah kepada Lukas Enembe untuk menggerakkan Lukas Enembe dan Gerius One Yoman mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan terdakwa agar dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua TA 2018-2021," ujar Jaksa KPK.

Akibat perbuatannya, terdakwa Rijatono Lakka didakwa dengan dakwaan Pertama Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Atau dakwaan Kedua Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. rmol news logo article
EDITOR: IDHAM ANHARI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA