Kasus Proyek "WC Sultan" di Pemkab Bekasi Belum Kesimpulan, KPK Masih Penyelidikan

Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, KPK masih melakukan beberapa kegiatan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek "WC Sultan" tersebut kepada sejumlah pihak terkait.

"Pada saat beberapa panggilan, klarifikasi terhadap para pihak untuk dilakukan pemeriksaan, mungkin itu bisa diketahui oleh rekan-rekan semuanya," ujar Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (27/12).

Namun kata Setyo, penyelidik juga datang ke lokasi-lokasi terkait untuk mengumpulkan dokumen dan mendatangi para pihak yang diduga terkait dengan kasus ini.

"Jadi prosesnya belum pada titik kesimpulan, tapi masih pada tahap proses penyelidikan," pungkas Setyo.

Pada Rabu (27/10), Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa KPK sudah melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek Toilet atau "WC Sultan" sekolah di Kabupaten Bekasi yang menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp 98 miliar.

"Informasi yang kami terima benar (penyelidikan) demikian," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (27/10).

KPK pada akhir 2020 kemarin telah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah yang bertugas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Pengadaan proyek toilet yang dilakukan Pemkab Bekasi sempat menjadi pembahasan di media sosial, karena dianggap tidak wajar atas nilai anggaran proyek toilet tersebut.

Bahkan belakangan ini, toilet atau WC yang telah terbangun tersebut dalam kondisi rusak.

Dimana, Pemkab Bekasi menganggarkan satu proyek "WC Sultan" sebesar Rp 198.550.000 dan sebanyak 488 proyek toilet yang dibangun untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi.