Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga Diperiksa Untuk Tersangka ARM

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rabu, 16 Desember 2020, 10:32 WIB

Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga Diperiksa Untuk Tersangka ARM

Gedung KPK, Kuningan Jakarta/Net

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politisi Partai Golkar sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019.

BERITA TERKAIT:

Politisi Golkar yang dimaksud adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2019-2024, Yod Mintaraga.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ARM (Abdul Rozaq Muslim)" ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (16/12).

Selain itu kata Ali, penyidik juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu Kabid Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jabar, Slamet Mulyanto Sudarsono.

Dalam perkara ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Diantaranya, Kantor DPRD Provinsi Jabar, Kamis (3/12).

Kemudian di rumah milik tersangka Abdul Rozaq Muslim (ARM) di daerah Kabupaten Indramayu, Rabu (2/12).

Dari penggeledahan tersebut penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen antara lain terkait penganggaran Banprov, rekapitulasi usulan program kegiatan dan dokumen lain yang terkait dengan perkara ini.

Abdul Rozaq Muslim merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar periode 2014-2019 yang telah ditahan KPK, Senin (16/11).

Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 15 Oktober 2018 di Indramayu dengan menetapkan empat orang tersangka.

Yaitu, Bupati Indramayu periode 2014-2019 Supendi (SP), Omarsyah (OMS) selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono (WT) selaku Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, dan Carsa AS (CAS) selaku swasta.

Keempatnya telah divonis Majelis Hakim Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang senilai Rp 685 juta. Dalam perkara ini, Abdul Rozaq diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp 8.582.500.000.