Jumat (23/3) lalu, tim KPK menangkap Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau, Wisnu Kuncoro atas dugaan menerima suap. Dari tangan Wisnu, tim KPK mengamankan uang Rp 20 juta dalam sebuah kantung kertas berwarna cokelat.
"Direktur KS, salah satu BUMN membuka tabir baru yang nilai kebagiannya 20 juta ini menunjukkan budaya birokrasi kebanyakan serta watak yang sakit," ujar Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/3).
Sementara adanya BUMN untuk mempercepat tujuan kinerja pemerintah karena berorientasi pelayanan publik.
"Ini
kok malah masih praktik curang, padahal manajemen di BUMN tersebut gaji dan fasilitas sudah sangat memadai dan maksimal," katanya.
Menurut Azmi, sudah lazim diketahui, peredaran uang 'besar' salah satunya melalui BUMN dan nilainya bisa mencapai Rp 1.000 triliun dalam setahun. Peluang ini membuat BUMN dijadikan berbagai macam pintu masuk untuk korupsi anggaran proyek, proyek fiktif,
mark up, hingga setoran-setoran dari pihak tertentu yang berkepentingan dengan usaha.
"Belum lagi melalui penjualan produk BUMN, masih ada
fee-fee bagi broker," imbuh Azmi yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta.
Praktik-praktik korupsi ini harus dibersihkan KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya. Karena di masyarakat, lanjut Azmi, citra BUMN selama ini adalah salah satu mesin uang oknum kelompok penguasa.
"Jarang bisa tersentuh,
image ini harus dihapus kalau negara mau sehat, negara bisa maju jika BUMN-nya tidak bermasalah," terangnya.
Jika praktik korupsi dan suap terus dibiarkan maka sulit BUMN tumbuh sehat dan untung.
"
Fee 20 juta masih diurusin direktur,
kan konyol. Apapun itu bravo buat KPK untuk bongkar perilaku modus di BUMN ini," pujinya.
Azmi menekankan, kasus direktur Krakatau Steel harus dijadikan pelajaran bagi pengelola BUMN lainnya.
"Banyak BUMN yang harus diperiksa ulang, segera berbenah, terapkan tata kelola perusahaan yang baik kalau tidak mau berbenah ya tinggal tunggu waktu saja," imbuh Azmi.
Menurut dia, tidak ada cara lain selain KPK atau penegak hukum harus semakin jeli memperhatikan pintu masuk melalui berbagai modus. Sebab pejabat BUMN bermasalah pasti akan kena OTT.
"Saat ini OTT-lah satu-satunya langkah efektif," tandasnya.
Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersih nampaknya belum berjalan sukses. Buktinya masih ada pejabat setingkat direksi terjaring operasi tangkap tangan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
BERITA TERKAIT: