Kepala Bakamla Klaim Tidak Terima Jatah Proyek

Pernyataan itu diutarakan Arie dalam kesaksian di sidang lanjutan terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/1). Adapun, Nofel merupakan mantan kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

"Saya tidak pernah mempertanyakan," katanya.

Arie juga mengaku tidak pernah tahu soal adanya jatah sekitar Rp 1 miliar yang diterima Nofel Hasan dari proyek tersebut.

"Tahunya pas saya ikuti sidang," ujarnya.

Arie menampik soal adanya bagian yang diterima oleh Nofel, Eko, dan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksma Bambang Udoyo dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah berdasarkan arahan darinya.

"Saya tidak memerintahkan," kilahnya.

Selain itu, dia mengaku tidak tahu soal peran Nofel Hasan dalam proyek tersebut.

"Saya tidak tahu," tegasnya.

Dalam dakwaan Nofel Hasan, pada Oktober 2016, Arie Soedewo dan Eko Susilo Hadi membahas pembagian jatah komisi atau fee. Arie menyampaikan jatah Bakamla sebesar 7,5 persen dari nilai pengadaan dan dua persennya diserahkan lebih dulu kepada Eko.

Uang diserahkan pada 14 November 2016 di Kantor Bakamla oleh Muhammad Adami Okta selaku orang kepercayaan Fahmi Darmawansyah kepada Eko Susilo Hadi sebesar USD 10 ribu dan Euro 10 ribu. Uang dimasukkan dalam amplop coklat yang juga berisi catatan perincian pengeluaran dana yang akan diserahkan ke Bakamla. Eko lalu menyampaikan itu ke Nofel Hasan dan Bambang Udoyo.

Rincian uang yang akan diberikan dari jatah dua persen adalah Rp 1 miliar untuk Nofel Hasan, Rp 1 miliar untuk Bambang Udoyo, Rp 2 miliar untuk Eko Susilo Hadi, dan sisanya dipegang Adami Okta lebih dulu. Uang diminta agar disiapkan dalam bentuk dolar Singapura.

Penyerahan uang dilakukan pada 25 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIB yang diberikan Adami Okta bersama Hardy Stefanus dengan membawa uang SGD 104.500 ke ruang kerja Nofel di Kantor Bakamla. [wah]