KPK Buka Peluang Usut Pembelian Teknologi Di BUMN

"Jika memang ditemukan informasi lain yang relevan tentu akan ditindaklanjuti," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah.

Dalam kasus Garuda, KPK masih fokus pada penyidikan dua tersangka, yaitu mantan dirut Garuda, Emirsyah Satar dan pengendali utama (beneficial owner) Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo.

"SS diduga memberikan suap pada ESA dalam pembelian pesawat Airbus A330," jelas Febri.

Kasus suap Rolls Royse yang menyeret Emirsyah harus menjadi pintu awal KPK untuk menyelidiki semua pembelian barang barang teknologi serupa di sejumlah BUMN.

Hal itu dikatakan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), A Deni Daruri.

Ia mencontohkan, pembelian satelit oleh Bank BRI. Kata Deni, banyak keanehan dalam pembelian satelit seharga 220 juta dolar atau setara Rp 3 triliun itu, dengan skema cicilan selama delapan tahun.

"Kalau diteliti, cara pembelian di Garuda, hampir sama dengan yang di BUMN. Hanya beda barang saja," terangnya.

Namun menurut Deni, yang harus diinvestigasi, sejauh mana kapasitas satelitnya bisa digunakan untuk menopang bisnis perusahaan pelat merah ini.

Apa benar menguntungkan perusahaan? Berapa untungnya dari beli satelit itu? Semuanya kan harus diinvestigasi," lanjut Deni.

Keanehan lain, kata Deni, rencana Bank Mandiri berinvestasi di sektor IT untuk mendukung e-money sampai Desember 2016, senilai 11 juta dolar AS.

"Lima tahun belakangan, Bank Mandiri banyak sekali membeli barang-barang berteknologi untuk memperkuat sistem pembayaran. Nilainnya sampai puluhan bahkan ratusan juta dolar AS. Apa sudah sesuai spek dan bermanfaat? Di situ ranah KPK untuk bergerak," paparnya.

Masih menurut Deni, berdasarkan kajian CBC, investasi teknologi yang dilakukan bank-bank pelat merah (BUMN), acapkali harganya lebih mahal ketimbang bank-bank swasta. Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri ada-tidaknya korupsi.

"Saya kira, sudah waktunya KPK membongkar korupsi di bank-bank BUMN," pungkasnya.[wid]