Kemenkominfo Jangan Tidur, Ayo, Buruan Diblok Semuanya

 
Publik media sosial di Tanah Air resah menyikapi bebasnya peredaran Blued, nama aplikasi live chat kaum LGBT. Bahkan, pengelola aplikasi itu seperti menantang masyarakat dan pemerintah Indonesia, karena membuka lowongan kerja untuk ditempatkan di Jakarta.

Pada iklan lowongan kerja Blued, disebutkan bahwa posisi yang ko­song adalah staf marketing dengan status karyawan tetap.

Tugasnya antara lain untuk mem­bantu Blued melakukan kegiatan pemasaran lokal, pengembangan bisnis, kegiatan terkait media, nego­siasi serta eksekusi proyek.

Adapun syaratnya standar den­gan lowongan pekerjaan lain, serta ada tambahan harus berpola pikir terbuka dan pengetahuan terkait eksistensi LGBT di Indonesia.

Penelusuran Rakyat Merdeka di jejaring sosial Twitter ditemukan satu akun bernama @bluedindo_. Pada deskripsi profilnya, akun itu mengaku sebagai akun Twitter Komunitas Blued.

Blued adalah aplikasi sosial me­dia yang pertama sekali digunakan oleh komunitas gay di China untuk berkomunikasi dan mencari pasangan. Bukan hanya sebagai aplikasi dalam saling sapa aja, aplikasi ini juga di­lengkapi fitur 'live' atau streaming.

Nah, publik media sosial di Tanah Air bereaksi keras menyikapi pere­daran Blued dan kenekatannya membuka kantor di Indonesia. Mayoritas netizen menyalahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Misalnya, pengguna Twitter dengan akun @dongengkeliling mencibir kinerja Kemenkominfo. Menurutnya, pengawasan kementerian lemah hingga aplikasi itu bebas beredar di dunia maya Tanah Air. "Kemenkominfo payah! Atau ban­yak oknum di situ yang sudah kena virus LGBT? Hmmm..." cibirnya.

Akun @sayapdewa mendesak Kemenkominfo meningkatkan pengawasan dan tegas menindak ap­likasi LGBT. "Menkominfo jangan tidur tok. Ayo kerja, kerja! Buruan di blok semua," desaknya.

Netizen @asoka1 menyesalkan keterlambatan Kemenkominfo bertindak hingga aplikasi kaum penyimpangan seks itu leluasa beradar, bahkan nekat mau bikin kantor di Jakarta. "Tuh kan kalau didiamin malah nyolot. Libas aja. Nggak ada HAM buat penyim­pangan gini," serunya.

Akun @faishal_amien menilai, applikasi Blued dan pembukaan lowongan kerjanya merupakan strate­gi merusak generasi penerus bangsa, "Ini gue yakin banget ada pihak asing sebagai otak dan pemegang saham dari kegiatan ini untuk ngerusak moral anak-anak bangsa."

Akun @ferdinand_juntao mem­beritahukan bahwa lowongan kerja Blued tersebar luas di sejumlah media sosial. "Bukan di Twitter dan Path aja bung.. di Instagram juga kembali berani iklan. Pemerintah harus berani bertindak tegas (action), bukan cuma melakukan statement saja! Ibarat menggunakan statement Ibu Susi Pujiastuti, kalo menantang, tenggelamkan!" desaknya.

Akun @bang.birin mendesak pemerintah tegas menutup applikasi Blued serta menindak semua pelakunya jika berada di wilayah hukum Indonesia. "Jangan sampai harga diri dan martabat bangsa kita diinjak-injak dengan adanya LGBT. LGBT harus dilenyapkan dari Bumi Pertiwi," ujarnya.

Akun @amaryuslim meminta ke­pada Presiden Joko Widodo untuk turun langsung memerangi LGBT. "Ayok Pak Presiden @jokowi, sama-sama kita menghentikan segala hal yang bisa merusak bangsa ini," tulisnya menyebut akun Twitter milik Presiden.

Akun @abdtulzzh berpendapat, masalah LGBT ini harus segera diselesaikan sampai tuntas. Karena jika tidak ada hukuman berat, maka peredarannya akan semakin mel­uas. "Ini harus ada tindakan sanksi seberat-beratnya. Harus ada hukuman yang membuat aktivis LGBT tidak melakukan kampanye secara bebas. Ini berbahaya banget," cuitnya.

Pendiri IndoTelko Forum Doni Ismanto mengaku sudah menginfor­masikan soal tindak-tanduk aplikasi Blued kepada Kemenkominfo se­cara informal pada Juli lalu. Waktu itu ada beberapa keluhan karena iklan mereka vulgar di Twitter.

"Kemenkominfo waktu itu bilang akan koordinasi dengan Twitter dan akan minta dihentikan. Tapi kemarin di Path mendadak viral iklan lowongan itu dan saya kaget. Ternyata belum ditutup, baik aplikasinya atau penayangan iklan di media sosial," katanya kemarin.

"Bagi kami itu jelas penghinaan terhadap kedaulatan NKRI. Mereka seperti menantang pemerintah den­gan membuka lowongan secara resmi," Doni menegaskan.

Selain itu, kejadian ini juga mem­buktikan bahwa peran Panel Konten Negatif yang digagas Kemenkominfo belum bekerja maksimal memantau dinamika dunia maya.

"Polri saja sudah minta ada pe­nutupan 18 aplikasi berbau gay. Ini malah ada iklan lowongan kerja, jelas-jelas menantang wibawa NKRI di dunia maya," tandasnya.

Sementara itu, Kemenkominfo menyatakan telah menyurati platform penyedia layanan aplikasi gay, yakni Android dan iOS untuk memblokir layanan penyedia kencan sesama jenis itu. "Hari ini kita kirim surat ke mereka (penyedia layanan aplikasi gay)," kata Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza, kemarin. ***