Karena itu, tokoh nasional Ratna Sarumpaet menilai pertemuan antara BPK dan KPK menjadi tak relevan. Lebih-lebih, ujung dalam pertemuan ini kedua lembaga saling menghormati dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).
"Saling menghormati? BPK tak perlu menghormati KPK, atau sebaliknya. Yang harus mereka hormati itu adalah bangsa Indonesia. Yang harus mereka hormati itu penegakan hukum," kata Ratna kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 21/6).
"Bahasa saling menghormati itu adalah basa-basi yang tidak pantas. Koordinasi apaan itu? Koordinasi hanya untuk sopan-santun yang tidak perlu," sambung Ratna, yang juga aktivis pergerakan.
Ratna menegaskan bahwa BPK sudah menilai vahwa proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. BPK juga sudah menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.
"Kita minta KPK transparan saja atas laporan BPK ini. Jangan ada lagi upaya misalnya menyembunyikan sesuatu. Audit BPK sudah jelas kok," demikian Ratna.
[ysa]
BERITA TERKAIT: