Ada Apa Sudirman Said Diminta Ke KPK?

Mantan Dirut PT Pindad itu mengaku kedatangannya adalah atas undangan KPK. Tujuannya, membahas peningkatan koordinasi dan supervisi. Menurutnya, koordinasi-supervisi kedua lembaga terbukti ampuh menata perizinan di bidang mineral dan batubara (Minerba).

"Jadi, kami diundang KPK untuk meningkatkan koordinasi. Selama ini KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan semua sektor," kata Sudirman sebelum masuk Gedung KPK.

Sudirman juga menyinggung soal 3.966 izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah dan akan dikoreksi. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 874 IUP yang dicabut karena tidak memenuhi syarat clean and clear. Pihaknya pun masih menunggu laporan dari para kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati.

"Yang paling penting adalah KPK ikut mengawal proses ini, karena tidak mudah menyelesaikan perizinan. Tapi dengan supervisi dan pengawalan dari KPK, kita yakin pada waktunya akan bisa diselesaikan," imbuh Sudirman.

Sudirman tekankan, izin usaha di sektor tambang yang tidak memenuhi berbagai persyaratan harus dicabut. Dia memastikan pembenahan IUP berjalan hingga awal 2017.

"Kalau tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi pasti dicabut. Saya kira pada waktunya memang harus ada deadline untuk mencabut itu karena Indonesia butuh industri yang sehat," ujar Sudirman.

Sudirman menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPK untuk menata sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya adalah penataan sistem whistle blower, gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK dan Kementerian ESDM juga akan membicarakan penataan teknis dan dukungan, misalnya dalam bentuk penugasan dan pembangunan infrastruktur. [ald]