Opini yang berkembang mengisyaratkan sebuah harapan masyarakat bahwa Jaksa Agung yangditetapkan presiden harus sosok mumpuni dan membawa perubahan signifikan di bidang penegakan hukum.
Terkait dengan soal ini, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Sirait, menyatakan, sudah sewajibnya Jokowi menetapkan Jaksa Agung yang memiliki integritas, kapabilitas manajemen serta reputasi panjang di bidang penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi.
"Lembaga-lembaga penegakan hukum, termasuk Kejaksaan Agung, saat ini harus mampu menghilangkan citra negatifnya di masyarakat," ujar mantan Ketua PBHI Jakarta ini saat dihubungi wartawan.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi hendaknya menetapkan Jaksa Agung yang sesuai dengan agenda besar pemberantasan korupsi. Selain mempertimbangkan reputasi dalam pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi diharapkan juga mempertimbangkan faktor pengalaman calon dalam mengisi jabatan lembaga-lembaga negara. Hal itu bisa jadi nilai plus untuk menetapkan Jaksa Agung.
"Dari sisi ini, kemampuan berkomunikasi dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR dan Mahkamah Agung, serta berkoordinasi dengan KPK, BPK dan Polri menjadi penting bagi sosok Jaksa Agung," tuntasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: