Untuk itu, Jokowi diminta dapat mempertimbangkan secara lebih ketat sosok yang akan ditunjuk sebagai calon Jaksa Agung untuk lima tahun mendatang.
Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, selain faktor kualitas dan kapabilitas, modal utama presiden untuk memilih calon Jaksa Agung adalah soal kepercayaan.
"Dari segi pergaulan Jokowi adalah elit politik baru di Jakarta. Sekitar dua tahun menjadi gubernur lebih banyak blusukan di masyarakat. Dia belum memiliki orang kepercayaan yang sekiranya mampu memimpin Kejaksaan Agung," bebernya dalam diskusi bertema 'Menanti Jaksa Agung Pilihan' yang digelar di restoran Gado-gado Boplo, Jalan Panglima Polim, Jakarta, Jumat (7/11).
Refly menjelaskan, masyarakat memiliki penilaian negatif terhadap calon Jaksa Agung dari internal. Pasalnya, kinerja Korps Adhyaksa dinilai belum berubah selama era reformasi.
Di sisi lain, seorang Jaksa Agung juga harus memiliki kemampuan eksternal. Mengingat, sebagai pembantu presiden, polemik politik di luar kejaksaan harus mampu dikomunikasikan dengan pihak-pihak lain.
"Idealnya, orang internal yang memiliki integritas dan pernah punya pengalaman di luar sehingga mampu menjembatani antara eksternal dan internal," tegas Refly yang juga akademisi Universitas Andalas.
[why]
BERITA TERKAIT: