Deputi pencegahan KPK Johan Budi dengan tegas menyatakan dokumen menteri-menteri bermasalah Jokowi-JK bukan urusan komisi hukum.
Johan menyebutkan Komisi III sama sekali tak memiliki hak untuk mendesak KPK.
"Kalau ada yang didesak desak saja yang lain. KPK tak bisa didesak," terang Johan Budi dalam keterangan pers di Kantor KPK Jakarta, Rabu (29/10).
Dokumen menteri berlabel merah dan kuning hasil penelusuran KPK atas permintaan presiden Jokowi, kata Johan, merupakan dokumen bersifat rahasia alias confendencial.
"Ini bukan domain Benny. K Harmain. Tapi ini antara presiden dan KPK," tandasnya.
[dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: