Rudi Rubiandini Otak di Balik Penurunan Harga Gas KPI

"Ini sudah keputusan Kepala SKK Migas dan diupayakan penurunan harga untuk KPI," kata Deputi Pengendalian Komersial Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Widhyawan Prawira Atmaja saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Presiden Direktur PT KPI Artha Meris Simbolon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/10).

Saat itu, kata dia, Rudi menyarankan agar menaikkan harga gas PT. Kaltim Pasifik Amoniak (KPA). Jika itu dilakukan barulah harga gas untuk PT. KPI bisa diturunkan. Langkah itu juga untuk menghindari kehilangan penerimaan negara akibat penurunan tadi.

"Harga harus match sehingga efeknya (penerimaan) kepada negara sama," tutur Widhyawan.

Mantan Kepala Subdinas Komersialisasi SKK Migas Rakhmat Asyhari menjelaskan dirinya juga pernah mendapat arahan dari Rudi Rubiandi untuk menaikkan harga gas PT KPA. Evaluasi penyesuaian harga gas PT KPA dilakukan pada 28 Februari 2013. "(Arahan) melakukan evaluasi penyesuaian harga gas KPI dan menaikkan harga gas PT KPA," ujar dia.

Pembahasan negoisasi harga gas PT KPA dilakukan pada 1 Maret-31 Juli 2013. Akhirnya diputuskan harga has PT KPA naik juga berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT Pertamina yang ditunjuk SKK Migas sebagai penjual gas bagian negara.

PT KPA memang disebut dalam dakwaan terkait dengan permohonan Komisaris PT Kaltim Parna Industri yang juga ayah Artha Meris, Marihad Simbolon. Marihad dalam dakwaan jaksa disebut pernah memohonkan penyesuaian formula harga gas untuk PT KPI ke Menteri ESDM.

Namun permohonan yang dirapatkan Kementerian ESDM dan SKK Migas, ditolak karena akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara.

Marihad kemudian bertemu Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat Kepala SKK Migas. Kepada Rudi, Marihad menjelaskan adanya perbedaan pengenaan formula harga gas PT KPI yang lebih tinggi dibandingkan PT KPA, meski sumber gasnya sama-sama berasal dari Bontang, Kalimantan. [zul]