Jurubicara KPK Johan Budi mengungkapkan, beberapa waktu lalu memang pernah ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan KPK untuk menyelidiki kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Sayangnya waktu itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menyerahkan data apapun.
"Dulu pernah ada koordinasi antara Humas KPK dan Wagub Ahok. Tapi waktu itu belum memberikan data. Baru sebatas koordinasi saja. Dan akan di-follow up," ujar Johan di Gedung KPK Jakarta, Senin (24/2).
Kendati akan memproses laporan tersebut, lanjutnya, KPK terlebih dahulu akan menelaah laporan tersebut sebelum diserahkan ke penyidik. Karena banyak unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah laporan.
"Proses akan ditindak lanjuti di Pengaduan Masyarakat KPK, apa data yang disampaikan memang ada unsur yang memenuhi unsur TPK (tindak pidana korupsi). Semua laporan akan ditelaah dulu," pungkas Johan.
Tadi pagi Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan mendatangi Gedung KPK. Dia datang untuk melaporkan kasus lima unit bus Transjakarta dan 10 unit BKTB yang ditemukan rusak dan berkarat beberapa waktu yang lalu. Laporan ini menurut Tigor sekaligus untuk membantu kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang hingga detik ini belum juga melaporkan hasil investigasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Padahal kasus ini telah bergulir hampir dua pekan ini.
[rus]
BERITA TERKAIT: