Hanura: KPK Harus Periksa Ibas!

2013 Masih Sisakan Permasalahan Hukum

LAPORAN:

Senin, 30 Desember 2013, 14:59 WIB

ibas/net

Fraksi Partai Hanura menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2013 cukup baik. Namun, KPK terkesan belum terlalu serius dalam mengembangkan beberapa kasus besar seperti kasus Bank Century, Hambalang dan SKK Migas.

BERITA TERKAIT:

"Kalau KPK serius memperdalam kasus-kasus besar itu, pasti akan menyeret dan melibatkan elit-elit di Republik ini," ujar Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding dalam refleksi akhir tahun Fraksi Hanura, di Gedung DPR RI, Senin (30/12).

Dalam kasus Hambalang misalnya, Sudding menyayangkan sikap Abraham Samad Cs yang tidak merespon kesaksian dari Yulianis dalam persidangan yang telah menyebutkan nama putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas. Seharusnya, sebut anggota Komisi III itu, KPK harus menindaklajuti kesaksian yang disampaikan dalam persidangan, meski dalam BAP tidak menyebutkan. Seharusnya KPK tidak bersandar pada BAP saja.

"KUHAP pernyataan disampaikan dalam persidangan yang disumpah menjadi kesaksian otentik, menyebut nama seseorang meski tidak ada dalam BAP. Seharusnya KPK memeriksanya (Ibas). Diharapkan KPK tidak diskriminatif. Jadi kita bertanya-tanya ada apa," tegas Sudding.

Untuk kasus Century, anggota Timwas Century DPR itu optimis di 2014, ketika rezim sekarang ini berakhir, kasus-kasus yang sekarang dalam proses di KPK akan terbongkar elit-elit yang selama ini belum terbuka. Sudding ingatkan, Bailout Century itu dilakukan secara kolektif kolegial dewan gubernur Bank Indonesia.

"Jadi tidak hanya Budi Mulya yang bertanggung jawab. Namun, karena kolektif kolegial maka semuanya bertanggung jawab termasuk Boediono," tandasnya. [rus]