"Itu akan didalami dan ditelusuri penyidik KPK," tegasnya saat diwawancara di Balai Kartini, Jakarta, usai acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Rabu (4/12).
Nama Ibas dan Dipo disebut-sebut dalam kasus tindak pidana suap SKK Migas terungkap dari dokumen yang isinya rekaman sadapan percakapan milik KPK, antara pelatih golf Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Deviardi, dan Komisaris Utama PT Kernel Oil Pte Ltd Widodo Ratanachai tong.
Dalam rekaman berdurasi 15 menit itu, Widodo mengatakan memiliki jaringan ke Istana, Ibas, DPR, sampai Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/11), tersangka Deviardi yang adalah pelatif golf tersangka Rudi Rubiandini mengakui bahwa Widodo Ratanachaitong pernah menceritakan bahwa perusahaannya memiliki jaringan ke istana, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Tegas Samad, KPK akan memverifikasi dan lakukan validasi kesaksian yang menyebutkan dua nama tokoh politik itu.
"Kalau dari penyebutan nama itu sifatnya berdiri sendiri, datang dari seseorang, maka kita akan cari keterangan-keterangan lain agar tidak berdiri sendiri. Kalau keterangannya masih berdiri sendiri, maka KPK masih butuh validasi dan verifikasi," ujarnya.
Namun, kalau keterangan itu didukung keterangan lain, maka yang akan dilakukan KPK adalah memeriksa Ibas dan Dipo. Sementara, tak lama setelah dokumen BAP itu beredar luas, Ibas dan Dipo sudah melayangkan bantahan terkait kesaksian Deviardi itu.
[ald]
BERITA TERKAIT: