Aktivis Muhammadiyah: Kapolri Jangan Mudah Dikendalikan Kelompok Intoleran

Namun, kabar terakhir menyebut terbitnya telegram rahasia (TR) tentang penarikan kebijakan Polwan berjilbab. Peraturan jilbab tersebut bakal ditunda hingga menunggu aturan yang jelas. Hal ini menimbulkan protes keras dari aktivis ormas Islam.

"Dengan berbagai dalih keluar peraturan, sungguh sangat melukai perasaan umat Islam," ujar aktivis muda Muhammadiyah, Mustofa B. Nahrawardaya, dalam rilisnya, Jumat (29/11).

Caleg PKS untuk DPR RI dari Dapil Jateng V ini menyebut, pernyataan Kapolri yang tulus diduga mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam, khususnya Polwan.

"Semestinya, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang," tambahnya.

Menurut dia, jilbab yang dikenakan para Polwan sebagai sambutan positif atas anjuran Kapolri "Berjilbab Tanpa menunggu Aturan" belum lama ini jelas sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian. Tetapi perintah pencopotan Jilbab saat ini jelas sebuah langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi Umat yang dilakukan Polri.

"Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecah belah umat," tegasnya. [ald]