"Kita mau panggil, tapi kan kita harus punya bukti yang kuat. Apalagi telah ada dua versi, itu yang perlu diklarifikasi," ujar Ketua BK DPR Trimedia Panjaitan di gedung DPR Jakarta, Kamis (29/8).
Menurutnya, pemanggilan terhadap 15 anggota dewan itu diperlukan guna mencari tahu peranan masing-masing dalam pemulusan proyek pembangunan Hambalang.
"Kami juga ingin tahu apa peran mereka. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada keputusan pimpinan. Kami bersepakat atas dasar itulah memanggil nama," jelas Trimedya.
Selain itu, lanjut Trimedya, pihaknya juga telah meminta pimpinan DPR dapat menjadwalkan pemanggilan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini untuk mengklarifikasi hasil audit investigasi tahap II Hambalang yang mempunyai dua versi, berbeda dengan yang diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Tidak menutup kemungkinan, karena menyangkut nama institusi. Komisi X mau mempertanyakan saya dukung," jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Memang saat ini muncul dua versi audit investigatif tahap II BPK atas proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan, dokumen yang dimilikinya memiliki judul Laporan Hasil Audit Investigasi Tahap 2. Sementara, DPR mengaku dokumen audit yang dimiliki tidak tercantum inisial legislator.
KPK mengaku menerima audit yang di dalamnya terdapat inisial anggota Dewan, sedangkan pimpinan DPR mengaku tidak ada nama-nama inisial itu.
[rus]
Badan Kehormatan (BK) DPR berencana memanggil 15 nama anggota dewan yang diduga terlibat penganggaran pembangunan pusat olah raga Hambalang. 
BERITA TERKAIT: