Mengutip laporan yang diterima redaksi, Sabtu, 11 Oktober 2025, acara tersebut juga dihadiri oleh Putra Mahkota Moulay El Hassan dan Pangeran Moulay Rachid.
Dalam pidatonya, Raja menyampaikan apresiasi kepada anggota parlemen atas kontribusi mereka dalam bidang legislasi, pengawasan terhadap tindakan pemerintah, serta evaluasi kebijakan publik.
Ia juga mendorong kerja sama yang lebih erat antara diplomasi parlementer dan diplomasi resmi negara.
“Saya mengapresiasi kerja Anda di bidang legislasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Saya menyerukan ketekunan dan efektivitas yang lebih besar dalam kerja sama dengan diplomasi resmi,” ujar Raja Mohammed VI.
Ia mengingatkan bahwa tahun legislatif ini merupakan tahun terakhir masa jabatan anggota Dewan Perwakilan. Menurutnya parlemen harus bekerja serius dalam menuntaskan rencana legislasi, memastikan kelanjutan program, serta fokus pada isu-isu penting bagi masyarakat.
“Gunakan tahun terakhir ini untuk bekerja secara serius dan bertanggung jawab, menyelesaikan rencana legislatif, melaksanakan program yang ada, dan melayani kepentingan rakyat dengan tekad,” tegasnya.
Pembangunan daerah menjadi fokus utama dalam pidato tersebut. Raja menyebut bahwa pemerataan sosial dan wilayah bukan sekadar slogan, melainkan kebijakan strategis yang harus menjadi dasar semua kebijakan pembangunan.
“Pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan antarwilayah bukanlah slogan kosong. Ini adalah kebijakan strategis yang harus menjadi pegangan semua pihak,” kata Raja.
Ia menyerukan percepatan pelaksanaan program pembangunan generasi baru yang mencakup inisiatif daerah, penciptaan lapangan kerja untuk pemuda, serta kemajuan nyata di sektor pendidikan dan kesehatan.
Raja juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan metode kerja berbasis data lapangan serta teknologi digital untuk mendukung pembangunan yang merata.
Lebih lanjut Raja menyoroti tiga prioritas utama: pembangunan wilayah pegunungan dan oasis, pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan melalui kebijakan terpadu, serta perluasan program pusat-pusat pedesaan berkembang untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.
“Perhatian khusus harus diberikan pada wilayah yang paling rentan, terutama daerah pegunungan yang mencakup 30 persen wilayah nasional,” ungkapnya.
BERITA TERKAIT: