Dalam rangkaian di hari ketiga ini, sidang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani bersama 37 delegasi parlemen di setiap negara anggota.
Indonesia menyampaikan perhatian yang mendalam atas dampak konflik yang tengah berlangsung di sejumlah negara anggota organisasi kerja sama Islam (OKI) dan menegaskan peran aktifnya dalam mendorong solusi damai serta melindungi kepentingan dan keselamatan WNI di wilayah konflik.
Komitmen tersebut juga sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Ravindra Airlangga usai pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Yaman di sela-sela Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025.
“DPR RI akan terus menyuarakan agar koridor kemanusiaan terbuka lebar dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian,” tegas Ravindra.
Sementara itu, Puan menegaskan bahwa penyelenggaraan Konferensi PUIC di Indonesia bukan sekadar kehormatan administratif, melainkan momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi.
"Konferensi ini merupakan wadah bagi parlemen negara-negara Islam untuk bertukar pikiran dan membangun kesepahaman bersama dalam merespons berbagai isu global," jelas Puan.
Politisi PDIP ini pun menekankan pentingnya solidaritas antarnegara Islam dalam menghadapi tantangan global.
"Kami berharap konferensi ini dapat menghasilkan resolusi konkret yang memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan kemajuan dunia Islam serta memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota OKI," ujar Puan.
Sekjen PUIC, Mouhamed Khouraichi Niass menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang ditunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah.
Para peserta mengakui peran strategis Indonesia dalam memperkuat posisi negara-negara Islam di kancah global.
Konferensi yang berlangsung selama empat hari ini diharapkan menciptakan sejumlah resolusi penting di bidang perdamaian dan keamanan global, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda, isu perempuan dan penanganan krisis kemanusiaan.
BERITA TERKAIT: