Hasil resmi akan diumumkan Otoritas Tinggi Independen untuk Pemilihan Umum Tunisia (ISIE) pada Senin malam (7/10).
Presiden Saied (66 tahun) maju melawan dua pesaingnya, termasuk mantan sekutunya yang kini menjadi musuh, pemimpin Partai Chaab, Zouhair Maghzaoui, dan Ayachi Zammel, seorang pengusaha yang dianggap sebagai ancaman besar bagi pemilu tahun ini hingga ia dipenjara bulan lalu.
Menurut jajak pendapat lokal Sigma Conseil, Saied memperoleh 89,2 persen suara, sementara pesaingnya Maghzaoui (59 tahun) hanya memperoleh 3,9 persen suara dan Zammel (47 tahun) 6,9 persen.
"Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Presiden Tunisia Kais Saied diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada hari Minggu (6/10)," demikian dilaporkan oleh TV Pemerintah Tunisia.
Dalam jumpa pers setelah pemilihan, Ketua ISIE Farouk Bouaskar mengatakan jumlah peserta dalam pemilihan akhir pekan mencapai 27,7 persen.
Jumlah total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sekitar 9.753.217 orang.
Tokoh-tokoh senior dari partai-partai politik paling terkemuka di negara itu, yang sebagian besar menentang Saied, telah menghadapi hukuman penjara atas berbagai tuduhan dan belum secara terbuka mendukung salah satu dari tiga kandidat dalam surat suara.
Tokoh-tokoh oposisi yang dipenjara termasuk Rached Ghannouchi, kepala partai oposisi Ennahda, yang mendominasi politik setelah protes "Musim Semi Arab" 2011 untuk menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali.
Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, sejak 2019, ketika Saied terpilih, presiden telah membatalkan perolehan demokrasi bagi negara yang diamankan melalui revolusi.
Saied telah menolak kritik tersebut, dengan alasan bahwa tindakannya adalah untuk melawan "elit yang korup" dan "pengkhianat".
Ketegangan politik meningkat di Tunisia menjelang pemilihan setelah komisi pemilihan yang ditunjuk oleh presiden mendiskualifikasi tiga kandidat di tengah protes oleh oposisi dan kelompok masyarakat sipil.
Pada saat yang sama, Tunisia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah, inflasi yang tinggi, dan pengangguran, yang juga menyebabkan protes.
Minggu lalu, anggota parlemen yang setia kepada Saied mencabut kewenangan pengadilan tata usaha negara atas sengketa pemilu.
Pengadilan tersebut dipandang sebagai badan peradilan independen terakhir di negara itu setelah Saied membubarkan Dewan Peradilan Tertinggi dan memberhentikan beberapa hakim pada tahun 2022.
Pada tahun 2021, Saied membubarkan parlemen terpilih dan menulis ulang konstitusi dalam sebuah langkah yang oleh oposisi disebut sebagai kudeta.
Konstitusi yang ditulis ulang tersebut diajukan ke pemungutan suara referendum dan disahkan dengan jumlah pemilih hanya 30 persen. Pemilu putaran kedua bulan Januari untuk parlemen baru yang dibentuk Saied dengan konstitusi tersebut hanya mencapai 11 persen jumlah pemilih.
Jajak pendapat setelah pemilihan umum Tunisia pada Minggu waktu setempat (6/10) menunjukkan bahwa Presiden Kais Saied memperoleh dukungan hampir 90 persen suara. 
BERITA TERKAIT: