PM Libya Tolak Kedatangan Pasukan Rusia dari Suriah

Namun pemerintah Libya telah mengambil sikap penolakan. Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh menegaskan bahwa teritorinya tidak menerima pasukan maupun peralatan militer Rusia di negara itu.

"Tidak ada patriot yang akan menerima masuknya negara asing untuk memaksakan dominasinya," tegasnya, seperti dimuat Middle East Monitor pada Minggu, 22 Desember 2024.

Dbeibeh memperingatkan jika Rusia berani memindahkan militer ke Libya maka mereka tidak ragu untuk melakukan perlawanan.

"Kami tidak akan membiarkan Libya menjadi medan pertempuran internasional,” kata dia lagi.

Libya saat ini memiliki dua pemerintahan: satu yang ditunjuk oleh DPR pada awal 2022, dipimpin oleh Osama Hamad, yang berpusat di Benghazi yang mengendalikan wilayah timur dan sebagian besar kota-kota selatan.

Kedua, Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang diakui PBB, dipimpin oleh Dbeibeh, yang berpusat di Tripoli, yang memerintah wilayah barat.

Moskow, yang merupakan sekutu rezim Assad selama beberapa dekade, kini berusaha keras untuk membuat kesepakatan dengan koalisi oposisi guna menjamin keamanan dua pangkalan militer strategis mereka di Suriah.

Pangkalan Tartous adalah satu-satunya pusat perbaikan dan pengisian ulang Rusia di Mediterania, dan Moskow telah menggunakan Suriah sebagai pos persinggahan untuk menerbangkan kontraktor militernya masuk dan keluar dari Afrika.