Tuduhan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Maduro di AS, Barry Pollack dalam surat tertanggal 20 Februari kepada Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein yang mengawasi kasus Maduro, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menyebut otorisasi dari pemerintah AS yang sebelumnya mengizinkan Venezuela membayar biaya jasanya telah dicabut hanya beberapa jam setelah diberikan.
Pencabutan itu secara efektif memblokir transfer dana yang diperlukan untuk menutup biaya pembelaan di pengadilan federal Manhattan, New York.
Menurut Pollack, pencabutan izin keuangan tersebut bertentangan dengan norma hukum Venezuela dan menghambat kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pembelaan bagi presidennya.
“Pemerintah Venezuela memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengacara Tuan Maduro, Tuan Maduro memiliki harapan yang sah bahwa pemerintah Venezuela akan melakukannya, dan Tuan Maduro tidak mampu membayar pengacara jika tidak demikian,” tulis Pollack.
Pollack dikenal sebagai pengacara pidana terkemuka di AS yang pernah mewakili pendiri WikiLeaks, Julian Assange.
AS saat ini menuntut Maduro di pengadilan federal di Manhattan setelah ia diculik dari Venezuela dalam operasi militer AS awal tahun ini. Proses hukum tersebut menjadi bagian dari eskalasi tekanan Washington terhadap Caracas.
Di tengah perkembangan itu, Rusia menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Venezuela.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Dmitry Lyubinsky, menyampaikan sikap Moskow dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi Kelompok Sahabat untuk Membela Piagam PBB.
“Kami tanpa syarat mendukung pemerintah Venezuela yang sah dalam upayanya untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut. Republik Bolivarian harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri secara independen tanpa campur tangan eksternal," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Lyubinsky juga mendesak AS untuk membebaskan Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik Venezuela.
BERITA TERKAIT: