Pemerintahan Presiden Joe Biden akan mengalokasikan semua bantuan militer yang telah disetujui sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Januari 2025.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pertemuan di Brussel, Rabu 13 November 2024.
"Kami memastikan Ukraina memiliki pertahanan udara, artileri, dan kendaraan lapis baja yang dibutuhkan," ujarnya, dikutip Kamis, 14 November 2024.
Ucapan Blinken disambut positif oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha, yang menyatakan dirinya "sangat optimis" setelah membahas kemungkinan serangan besar ke Rusia dan integrasi Euro-Atlantik.
Pertemuan antara Blinken dan Sybiha berlangsung di tengah situasi politik yang sensitif, satu minggu setelah Donald Trump memenangkan pemilu AS.
Diskusi ini memperkuat keinginan Ukraina yang mengupayakan dukungan sekutu Barat untuk menyerang wilayah Rusia serta bergabung ke NATO.
Diskusi ini mencakup rencana bantuan militer yang jelas dari AS sehingga Ukraina dapat merencanakan strateginya di medan perang.
"Bantuan tersebut meliputi senjata dan pendanaan untuk kesepakatan produksi senjata," ujar Sybiha, dikutip Kamis, 14 November 2024.
Namun, beberapa sekutu, termasuk AS, tetap khawatir serangan jarak jauh akan meningkatkan konflik.
Trump sempat berjanji akan mengakhiri perang, tetapi belum menjelaskan rencana yang akan dilakukan untuk mencapai hal itu.
Janji Trump tersebut menimbulkan kekhawatiran di Ukraina dan di antara sekutu Eropa.
Mereka khawatir perdamaian yang dicapai nantinya akan mengikuti syarat dari Rusia, yang bisa membuat Ukraina kehilangan wilayah dan sulit bergabung dengan NATO.
Meski demikian, pemerintahan Biden berkomitmen untuk mengirimkan sisa paket bantuan yang dijanjikan sebelum Trump menjabat kembali.
Amerika Serikat (AS) kembali tegaskan dukungannya terhadap Ukraina dalam upaya menghadapi konflik dengan Rusia. 
BERITA TERKAIT: