Rumor Peluncuran Mata Uang BRICS oleh Putin Hoaks

Namun, berita palsu dengan cepat menyebar di media sosial, yang mengklaim bahwa Putin telah meluncurkan mata uang BRICS baru, yang sebenarnya tidak terjadi.

Mengutip laporan The Guardian pada Jumat, 25 Oktober 2024, fokus sebenarnya dari KTT BRICS adalah pada eksplorasi cara-cara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. 

Dalam pidatonya di KTT BRICS, Putin menekankan pentingnya menjauh dari dolar AS, yang ia gambarkan sebagai senjata politik. 

“Kami tidak menolak atau melawan dolar. Namun, jika kami tidak diberi kesempatan untuk menggunakannya, apa yang dapat kami lakukan? Kami terpaksa mencari alternatif,” kata Putin, seperti dimuat Financial Times.

Dia juga mengungkap bahwa hampir 95 persen perdagangan antara Rusia dan Tiongkok sudah dilakukan menggunakan rubel dan yuan, yang menggambarkan pergeseran perdagangan bilateral dari dolar.

Pernyataan Putin muncul saat Rusia berupaya menciptakan infrastruktur penyelesaian dan pembayaran yang akan melewati sistem SWIFT, sebuah inisiatif yang dimaksudkan untuk lebih mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat.

Sementara langkah untuk mende-dolarisasi ekonomi global telah menarik perhatian, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa anggota BRICS. 

Brasil dan India, misalnya, waspada terhadap kelompok tersebut yang menjadi terlalu pro-Tiongkok atau anti-Barat.

Meskipun ada pembicaraan tentang kemandirian finansial, komunike KTT BRICS tersebut mengungkapkan bahwa sedikit kemajuan konkret telah dibuat dalam membangun sistem pembayaran internasional alternatif.

BRICS juga penting karena memberi Putin platform internasional terbesarnya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. 

Acara tersebut dihadiri oleh sembilan anggota BRICS, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Brasil, bersama India, menyuarakan kekhawatiran tentang BRICS yang dibentuk kembali menjadi aliansi yang sepenuhnya anti-Barat. 

Akhirnya, sekelompok anggota baru yang beragam disetujui, termasuk negara-negara seperti Kuba, Bolivia, dan Turki, anggota NATO, yang menimbulkan pertanyaan tentang arah masa depan organisasi tersebut.