Macron Tunjuk Negosiator Brexit Jadi PM Prancis

Politik Prancis menegang sejak partai pendukung Macron kehilangan mayoritas di parlemen di tengah peningkatan kursi untuk partai sayap kanan Marine Le Pen.

Dalam sebuah pernyataan, Macron menyebut penunjukkan Barnier dilakukan dengan sejumlah perundingan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Presiden Macron telah mempertimbangkan serangkaian kandidat untuk perdana menteri, mencari seseorang dengan dukungan yang cukup untuk menjamin pemerintahan yang stabil.

"Presiden memastikan bahwa perdana menteri dan pemerintahan mendatang akan memenuhi persyaratan agar sestabil mungkin dan memberi diri mereka peluang untuk bersatu seluas mungkin," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat NDTV pada Kamis (5/9).

Seorang mantan menteri sayap kanan dan komisaris Eropa, Barnier adalah negosiator Uni Eropa untuk Brexit. Dia hampir tidak terlihat dalam kehidupan politik Prancis sejak gagal memenangkan nominasi partainya untuk menantang Macron dalam pemilihan presiden pada tahun 2022.

Sementara Prancis tidak memiliki pemerintahan permanen sejak pemilihan umum 7 Juli, di mana kubu kiri membentuk faksi terbesar di parlemen yang tidak memiliki suara bulat dengan kubu sentris Macron dan kubu paling kanan yang terdiri dari kelompok-kelompok besar lainnya.

Di tengah kebuntuan politik, Macron, yang masa jabatannya kurang dari tiga tahun lagi, menghabiskan waktu saat Olimpiade dan Paralimpiade berlangsung di Paris, yang membuat para penentangnya semakin frustrasi.

Presiden Prancis itu membuat geram partai sayap kiri karena menolak menerima calon mereka dengan alasan tokoh seperti itu tidak akan memiliki peluang untuk bertahan dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Aliansi Front Populer Baru sayap kiri Prancis menuntut presiden untuk memilih kandidat mereka Lucie Castets, seorang ekonom berusia 37 tahun dan pegawai negeri dengan sejarah aktivisme sayap kiri.

Perdana menteri baru akan menghadapi tugas yang paling sulit dalam upaya menyetujui undang-undang di Majelis Nasional yang sangat terpolarisasi di tengah tantangan yang sangat besar.

Batas waktu 1 Oktober kini semakin dekat bagi pemerintah baru untuk mengajukan rancangan undang-undang anggaran untuk tahun 2025.

Dengan utang yang menumpuk hingga 110 persen dari hasil tahunan, Prancis tahun ini mengalami penurunan peringkat kredit dari Standard and Poor's dan ditegur oleh Komisi Eropa karena defisit yang berlebihan.