James Marape Yakin Hubungan Papua Nugini-RI Berlanjut di Bawah Pimpinan Prabowo

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape kepada Jokowi dalam agenda kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7).

PM Marape memiliki keyakinan bahwa penguatan hubungan bilateral yang mereka upayakan dapat terus berjalan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia.

"Kami sangat yakin, bahwa pekerjaan yang telah Presiden Joko Widodo mulai dengan saya, akan berlanjut. Tidak hanya antar kementerian masing-masing, tetapi juga presiden terpilih dan seluruh jajarannya yang menjabat tahun ini," ujarnya.

Marape sangat menantikan investasi yang lebih banyak dari Indonesia di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby. Pun Papua Nugini yang menjadikan Indonesia sebagai peluang memperluas pangsa ekspor.

PM Marape akan menjadwalkan kunjungan lanjutan ke Indonesia untuk bertemu secara langsung dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya sangat menantikan kunjungan saya untuk memberikan penghormatan kepada presiden RI terpilih," katanya.

Pertemuan PM Marape dan Presiden Jokowi menghasilkan empat Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati kedua negara.

Pertama, MoU on Cross Border Movement for Commercial Bus and Goods atau gerakan lintas batas untuk bus atau transportasi komersial lainnya, di mana kesepakatan itu akan mengatur mekanisme transportasi perlintasan angkutan umum dari Jayapura, Indonesia, menuju ke Vanimo, Papua Nugini.

Kedua, adalah MoU Cross Border Transport of Goods by Motor Vehicle, yang ditujukan untuk mengatur perlintasan barang yang dibawa oleh penumpang angkutan umum di perbatasan Jayapura dan Vanimo.

Ketiga, MoU Corporation in the Field of Health atau kerja sama di bidang kesehatan sebagai pembaruan kerja sama pada 2018 yang habis masa berlakunya pada 2022. MoU itu mengatur sejumlah kesejahteraan secara umum tentang isu kesehatan masyarakat di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

MoU keempat, adalah Corporation in the Field of Education, sebagai payung hukum berbagai kerja sama di bidang pendidikan, di antaranya mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas dari tenaga pendidik, serta beasiswa untuk pelajar.