Rezim Militer Berakhir, Fiji Tinjau Ulang Kerjasama Kepolisian dengan Tiongkok

Salah satu yang sedang ditinjau ulang adalah perjanjian kerjasama kepolisian antara Fiji dan Tiongkok yang ditandatangani pada tahun 2011. Ketika itu Fiji berada di bawah kekuasaan militer.

Radio Free Asia melaporkan, Perdana Menteri Fiji yang baru, Sitiveni Rabuka, lebih menyukai hubungan erat dengan Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Ia sedang mempertimbangkan mengakhiri hubungan dengan Tiongkok yang tidak sejalan dengan demokrasi Fiji.

“Kami adalah negara demokratis. Kami mencita-citakan prinsip-prinsip demokrasi. Pada saat yang sama, ada banyak hal yang bisa dipelajari bersama semua orang,” kata Menteri Dalam Negeri Fiji Pio Tikoduadua dalam wawancara dengan ABC Australia.

Berdasarkan perjanjian di sektor kepolisian, petugas polisi Fiji menjalani pelatihan di Tiongkok, petugas Tiongkok melakukan penempatan jangka pendek secara rutin di Fiji, dan Tiongkok menyumbangkan peralatan dan teknologi pengawasan seperti drone.

Ini merupakan kerja sama keamanan Tiongkok yang paling luas dengan negara kepulauan Pasifik hingga negara tersebut menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022.

Hubungan Tiongkok dengan Fiji berkembang setelah Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan negara-negara lain berusaha menghukum negara tersebut atas kudeta yang dilakukan panglima militer Frank Bainimarama pada tahun 2006 yang menggulingkan pemerintah terpilih.

Tikoduadua mengatakan nota kesepahaman dengan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok tidak berubah setelah peninjauan tersebut, namun Fiji memutuskan apa yang akan diterapkan. Pemerintah Fiji, katanya, akan menilai kembali perjanjian tersebut setiap enam bulan.

Petugas polisi Fiji akan terus berlatih di Tiongkok tetapi tidak akan ada penempatan petugas Tiongkok di dalam pasukan Fiji, menurut Tikoduadua. Pembagian intelijen juga dapat dibatasi.

“Salah satu bidang yang menjadi perhatian kami pada awalnya dan menjadi subjek kajian kami adalah bidang pembagian data intelijen. Kami ingin meninjaunya dalam kaitannya dengan apa yang perlu kami bagikan. Saya tidak bisa menjelaskannya secara detail, tapi itu adalah bidang yang penting,” ujarnya lagi.

Tikoduadua mengatakan Rabuka mendukung keputusan untuk mempertahankan perjanjian polisi. Rabuka sendiri belum memberikan pernyataan terkait keputusan tersebut.

Kelompok hak asasi manusia melakukan protes pada tahun 2017 ketika polisi Tiongkok menangkap puluhan warga negara Tiongkok di Fiji yang dicurigai melakukan penipuan online dan menerbangkan mereka kembali ke Tiongkok.

Media pemerintah Tiongkok menunjukkan para tersangka mengenakan kerudung hitam dan dijaga oleh puluhan petugas polisi Tiongkok.

Tiongkok, selama beberapa dekade, telah menjadi sumber perdagangan, infrastruktur, dan bantuan penting bagi negara-negara berkembang di kepulauan Pasifik ketika Tiongkok berupaya mengisolasi Taiwan secara diplomatis dan mendapatkan sekutu atau pengaruh di lembaga-lembaga global. Serangannya ke negara-negara kepulauan Pasifik telah menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang menganggap kawasan ini penting bagi keamanan dan pertahanan mereka.

Melalui perjanjian kerja sama kepolisian, pemerintah Tiongkok mungkin juga bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonominya di negara-negara kepulauan Pasifik dan diaspora Tiongkok, kata para analis. Pakta keamanan Beijing dengan Kepulauan Solomon menyusul kerusuhan anti-pemerintah dan anti-Tiongkok pada November 2021 yang menghancurkan Chinatown di ibu kota Kepulauan Solomon.

Tikoduadua mengatakan Fiji menghadapi peningkatan penggunaan obat-obatan terlarang dan membutuhkan bantuan untuk mengelola situasi tersebut.

“Kami membutuhkan setiap bantuan yang bisa kami peroleh untuk membantu Fiji dan komunitas kami. Dan jika kami perlu pergi ke Tiongkok untuk membersihkan Fiji dari masalah ini maka kami akan melakukannya,” katanya.

“Tetapi kami melakukannya dengan masyarakat dan negara yang menghormati kami sebagai mitra setara.”

Bainimarama, yang setelah kudeta menjadi perdana menteri Fiji hingga tahun 2022 dan memimpin pembinaan hubungan dengan Tiongkok, akan dijatuhi hukuman akhir bulan ini setelah pengadilan memutuskan bahwa ia telah ikut campur dalam penyelidikan polisi mengenai masalah keuangan di universitas regional di Pasifik.