China Perketat Kontrol Digital Selama Pertemuan Dua Sesi

Dibandingkan sebelumnya, pengamanan pertemuan Dua Sesi pekan lalu dinilai sebagai yang paling ketat. Hal ini menimbulkan spekulasi ada beberapa hal strategis dan sensitif yang menjadi topik pembicaraan yang dihadiri ribuan wakil dari seluruh penjuru negeri.

Pertemuan Dua Sesi adalah rapat pleno tahunan yang dihadiri Kongres Nasional Rakyat (NPC) yang merupakan organ kekuasaan negara tertinggi di China dan Konferensi Konsultasi Politik Rakyat China (CPPCC) yang merupakan lembaga penasihat politik Republik Rayat China. Lebih jauh, CPPCC adalah bagian inti dari PKC. Pertemuan Dua Sesi secara tradisional diselenggarakan di Pertemuan Agung Rakyat di Beijing.

Kepada AFP, salah seorang jurubicara penyedia perangkat lunak pemblokir firewall terkemuka menjelaskan, Beijing menjalankan sensor internet yang paling luas di dunia, sehingga pengguna web di Tiongkok daratan tidak dapat mengakses apa pun mulai dari Google hingga situs berita tanpa menggunakan VPN.

“Ada peningkatan sensor karena pertemuan politik di Tiongkok,” ujar perwakilan dari layanan Astrill yang berbasis di Liechtenstein kepada AFP. Astrill merupakan salah satu penyedia layanan VPN paling populer untuk orang asing di Tiongkok.

Penggunaan VPN tanpa izin pemerintah adalah ilegal di Tiongkok, begitu pula penggunaan perangkat lunak untuk mengakses situs web yang diblokir.

Namun, pekerja media dan diplomat pemerintah diizinkan mengakses situs web terlarang seperti X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Selain pengamanan ketat di dunia digital, petugas keamanan berpatroli di jalan-jalan dengan anjing pelacak. Juga ada sukarelawan lanjut usia yang mengenakan ban lengan merah memantau pejalan kaki untuk mencari perilaku mencurigakan.

Raksasa media sosial Tiongkok, Weibo, juga dengan cepat memblokir topik-topik sensitif.

Semua tagar yang membahas keputusan Beijing untuk membatalkan konferensi pers tradisional perdana menteri negara tersebut dengan cepat dihapus dari hasil pencarian.

Dan satu lagi, rujukan terhadap kesengsaraan ekonomi Tiongkok yang menyatakan “anak-anak kelas menengah tidak mempunyai masa depan” juga dihilangkan.

Media dalam negeri Tiongkok dikendalikan oleh negara dan sensor media sosial yang meluas sering kali digunakan untuk menekan berita negatif atau liputan kritis.

AFP juga mengutip pidato Presiden Xi Jinping tahun lalu yang mengatakan kendali PKC terhadap internet telah “diperkuat”, dan sangat penting bagi negara untuk “mengatur dunia maya”.