Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (2/12), Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan referendum sebagai bagian dari perlawanan mereka terhadap Guyana yang menyeret kasus sengketa mereka ke Mahkamah Internasional (ICJ).
"Kami menolak perintah ICJ sehubungan dengan tindakan sementara yang tidak biasa dan intervensionis yang diminta oleh Republik Koperasi Guyana terhadap referendum konsultatif yang dijadwalkan pada 3 Desember 2023," tegasnya.
Venezuela kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengakui ICJ, sebab satu-satunya hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Guayana Esequibo hanya Perjanjian Jenewa.
"Kami akan tegas mempertahankan pembelaan terhadap legalitas internasional dan Perjanjian Jenewa sebagai satu-satunya instrumen hukum yang memungkinkan tercapainya solusi praktis dan memuaskan bagi kedua belah pihak, melalui negosiasi yang bersahabat, politis, dan damai," tambahnya.
Referendum hari Minggu (3/12) mencakup lima pertanyaan, termasuk usulan pembentukan provinsi Venezuela yang disebut "Guyana Essequibo", yang memberikan kewarganegaraan Venezuela kepada penduduknya, serta seruan untuk menolak yurisdiksi ICJ.
Presiden Nicolas Maduro mengharapkan hasil yang sangat positif dan memperkuat klaimnya.
“Terserah pada kita untuk mengibarkan bendera Essequibo dan memulai fase baru dalam pemulihan bersejarah negeri ini,” kata Maduro kepada massa dalam rapat umum di ibu kota Venezuela, pada Jumat (1/12).
Ketegangan di Guyana Essequibo meningkat sejak Guyana menerima tawaran untuk beberapa blok eksplorasi minyak lepas pantai September lalu, dan setelah penemuan minyak besar baru diumumkan pada bulan Oktober. Cadangan minyak bumi di wilayah ini sama dengan Kuwait, dengan cadangan per kapita tertinggi di dunia.
Venezuela telah mengklaim wilayah yang luas ini selama beberapa dekade, bahkan ketika wilayah seluas 160.000 kilometer persegi mewakili lebih dari dua pertiga wilayah Guyana, dan populasinya yang berjumlah 125.000 jiwa merupakan seperlima dari total wilayah Guyana.
Caracas berpendapat bahwa Sungai Essequibo di sebelah timur wilayah tersebut adalah perbatasan alami antara kedua negara, sebagaimana dideklarasikan pada tahun 1777 di bawah kekuasaan Spanyol, dan bahwa Inggris secara keliru mengambil alih tanah Venezuela pada abad ke-19.
Guyana, bagaimanapun, menegaskan bahwa perbatasan tersebut ditetapkan pada era kolonial Inggris dan dikonfirmasi pada tahun 1899 oleh pengadilan arbitrase. ICJ telah memvalidasi temuan ini.
Guyana telah meminta ICJ untuk memblokir referendum Venezuela, dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran hak-hak internasional.
Pada Jumat (1/12), ICJ meminta Venezuela untuk tidak mengambil tindakan yang akan mengubah tanah yang disengketakan. Lembaga internasional itu tidak secara spesifik menyebutkan referendum dan Caracas telah berjanji untuk tetap melanjutkannya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sebuah referendum akan digelar oleh Venezuela pada Minggu (3/12) untuk memperkuat klaimnya atas wilayah sengketa kaya minyak Guayana Essequibo yang saat ini dikuasai oleh tetangganya, Guyana. 
BERITA TERKAIT: