UNHCR Dinilai Bertanggung Jawab atas Lonjakan Pengungsi di Indonesia

Menurut laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), saat ini telah ada 12.616 pengungsi terdaftar di kantor mereka di Jakarta.

Namun nasib mereka tidak jelas, bahkan anak-anak yang dilahirkan harus hidup dengan status tanpa kewarganegaraan (stateless).

Terlantarnya nasib para pencari suaka di Indonesia cukup menjadi perhatian. Terutama setelah kabar pengusiran pengungsi Rohingya dari Aceh viral di media sosial.

Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menjelaskan bahwa arus pengungsi Rohingya di Aceh bukan yang pertama kali terjadi.

Ada pengungsi, baik dari Rohingya maupun Afghanistan, yang tidak mengalami pengusiran dan mereka telah bertahan hidup selama puluhan tahun di gunung-gunung dekat pesisir.

"Mereka hidup dalam keputusasaan. Tidak bisa bekerja, tidak boleh mendapat fasilitas pendidikan dan kesehatan. Bahkan tahun lalu pengungsi di Aceh melakukan protes dengan menjahit mulutnya karena mereka dibiarkan terlunta-lunta di Indonesia," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa (28/1).

Sudarnoto mengaku prihatin dengan tempat penampungan pengungsi yang disiapkan UNHCR. Sebab, kondisinya tidak terawat, baik di Aceh maupun di Jakarta. Dia berharap para pengungsi bisa mendapat tempat perlundungan yang layak.

Kendati demikian, Sudarnoto menilai masalah utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana caranya agar pengungsi tidak hidup terlantar dan memperoleh jaminan keselamatan serta kewarganegaraan yang sah.

Tetapi itu tentu tidak bisa dipenuhi Indonesia, karena negara ini sifatnya hanya menampung. Oleh sebab itu, menurut Sudarnoto, UNCHR lah yang harusnya bertanggung jawab atas lonjakan pengungsi yang tidak tertangani dengan baik.

"UNHCR yang bertanggung jawab telah menelantarkan mereka (pengungsi) dan juga membebani Indonesia," tegasnya.

Untuk itu, Sudarnoto mendorong agar dialog intensif dapat terus dilakukan antara pemerintah dengan UNCHR, sehingga para pengungsi bisa ditangani dan dibawa ke negara penerima, seperti Australia dan Kanada.

"Saya mengusulkan ini harus ada pembicaraan serius dan efektif antara pemerintah kita dengan UNHCR, misalnya sesama menteri sosial atau menteri dalam negeri untuk membicarakan secara serius dengan UNHCR. Harus ada solusi, jangan membiarkan," pungkasnya.