Hal itu diungkap oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sidharto Suryodipuro dalam seminar capaian dan refleksi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (21/11).
Menurut Sidartho, permasalahan di Myanmar tetap menjadi salah satu bahasan penting baik di KTT ke-42 maupun ke-43 ASEAN. Tetapi tidak berhasil mendominasi forum ataupun mengacauan bahas penting lainnya.
"Isu Myanmar terbukti tidak menyandera ASEAN. Pasalnya di rangkaian KTT ke-43 ASEAN kemarin berhasil menyepakati 90 dokumen," tegasnya.
Sementara untuk penanganan konflik Myanmar, Sidartho menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan Quiet Diplomacy. Meskipun tidak terlalu nampak dipermukaan, tetapi gerakan negosiasi terus digencarkan dengan seluruh stakeholder di sana.
"Memang tidak selalu tampil, tetapi terus dilakukan dengan berbagai pihak di Myanmar," ujar Sidharto.
Dia menambahkan, ASEAN menyadari bahwa penyelesaian isu Myanmar tidak dapat dilakukan dengan cepat. Namun berharap akan selalu ada kemajuan menuju dialog inklusif.
"Isu Myanmar tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Diharapkan upaya perdamaian dapat mendorong pada dialog inklusif pada semua pihak di Myanmar," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: