Jokowi Desak OKI Tuntut Pertanggungjawaban Israel atas Kekejaman di Palestina

Seperti mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional.

Dalam keterangan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, hal itu Jokowi sampaikan ketika menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu (11/11).

"OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan," kata Retno, mengutip Jokowi.

Retno menyebut, KTT Luar Biasa OKI memiliki peranan penting untuk menunjukkan solidaritas negara-negara OKI.

Selain menuntut pertanggungjawaban Israel, Jokowi juga mendesak agar segera dilakukannya gencatan senjata.

"Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defence tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment," tegas Jokowi.

Di samping itu, Jokowi juga mendesak agar bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Negara-negara OKI atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable.

Dalam hal ini, Jokowi menyoroti kekejaman kemanusiaan Israel di Gaza, termasuk menjadikan rumah sakit, seperti RS Indonesia sebagai target. Bahkan saat ini RS Indonesia telah kehabisan bahan bakar dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan.

"Presiden mendesak semua pihak menghormati Hukum Humaniter Internasional," tutur Retno.

Lebih lanjut, Jokowi juga menekankan agar OKI mendesak perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two state solution.

"Presiden menolak pemikiran one state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan. Dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina," pungkas Retno.