Dalam pernyataan yang dikeluarkan Sabtu (28/10), Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut bahwa konflik di Jalur Gaza telah mencapai titik eskalasi yang lebih tinggi, yang akan berdampak dan merugikan semua pihak yang terlibat, serta memperburuk kondisi penduduk sipil di Gaza.
“Tugas prioritas masyarakat dunia saat ini adalah menghentikan pertumpahan darah, meminimalkan kerugian terhadap penduduk sipil dan mengubah situasi menjadi jalur politik dan diplomatik,” kata kementerian tersebut.
Mengutip
Anadolu Agency, Minggu (29/10), Kementerian Luar Negeri Rusia juga mendesak untuk memulai perundingan komprehensif yang bertujuan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Saat ini, pihak Rusia sendiri menyebut tengah menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak yang terlibat dan berupaya untuk mencapai solusi damai dalam konflik ini, termasuk melalui peran mediasi.
“Kami memperingatkan terhadap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para pemain eksternal yang dapat memicu konflik besar di Timur Tengah dan mengganggu perkembangan positif yang telah terjadi secara bertahap di wilayah strategis ini, dengan peningkatan hubungan antarnegara,” tambah kementerian itu.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah pasukan Israel memasuki wilayah utara Jalur Gaza pada Jumat, dengan melanjutkan serangan tanpa henti yang telah berlangsung selama tiga minggu.
Dalam konflik ini, hampir 8.000 warga Palestina telah tewas, dengan lebih dari 70 persen dari korban yang merupakan perempuan dan anak-anak, menurut data resmi. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel telah mencapai lebih dari 1.400 orang.
Selain korban jiwa, sekitar 2,3 juta penduduk Gaza juga menghadapi krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kelangkaan makanan, air, dan obat-obatan akibat serangan udara besar-besaran Israel serta blokade total yang diterapkan pada wilayah tersebut.
Majelis Umum PBB telah mengeluarkan panggilan mendesak untuk gencatan senjata kemanusiaan segera, dengan dukungan dari 120 negara dalam resolusi yang diajukan Yordania. Namun, Israel telah menolak resolusi tersebut.
BERITA TERKAIT: