Presiden Lithuania Gitanas Nauseda: Korupsi Merusak Reputasi Ukraina

Berbicara kepada stasiun LRT Lithuania, Selasa (5/9), Nauseda mengatakan bahwa karena negara-negara yang mendukung Ukraina adalah negara demokratis, itu berarti mereka harus mempertimbangkan suasana hati masyarakat dan pendapat pemilih mereka.

“Bayangkan situasinya: para pemilih di salah satu negara bagian melihat adanya skandal korupsi yang sangat nyata di negara penerima bantuan tersebut, ” katanya, seraya menambahkan bahwa “ini merupakan pukulan reputasi yang sangat besar bagi negara bagian ini. ”

Bulan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat pejabat militer regional yang bertanggung jawab atas kampanye wajib militer di negaranya menyusul serangkaian skandal korupsi.

Pihak berwenang Ukraina juga meluncurkan 112 kasus pidana atas skema ilegal yang memungkinkan wajib militer dianggap tidak layak untuk dinas militer dengan imbalan suap.

Zelensky juga berjanji untuk membersihkan negaranya dari anggota parlemen dan pejabat yang korup.

Ukraina telah dilanda korupsi yang merajalela selama bertahun-tahun meskipun pemerintah sudah berupaya keras untuk memberantas masalah ini. Menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, pada tahun 2022, negara ini berada di peringkat 116 dari 180.

Pada akhir Juli 2023, Departemen Luar Negeri AS merilis sebuah laporan yang mengatakan bahwa korupsi di pemerintahan Ukraina dan sektor swasta menimbulkan risiko terhadap efektivitas bantuan luar negeri AS dalam jangka panjang.

Selama beberapa bulan terakhir, laporan dari beberapa media menuduh bahwa pejabat militer yang korup mencuri sebagian dari bantuan pertahanan Barat dan menjualnya di pasar gelap.