Alih-alih menciptakan stabilitas perdamaian, militerisasi di negeri matahari terbit itu justru dapat meningkatkan ketegangan dan perselisihan di kawasan.
"Sangat disesalkan bahwa pihak berwenang Jepang mengambil jalan menuju militerisasi baru di negara ini," kata Medvedev, seperti dikutip kantor berita
TASS, Minggu (3/9).
Rusia dan Jepang memiliki hubungan yang kompleks yang ditandai dengan perselisihan teritorial selama beberapa dekade atas beberapa pulau kecil yang dikuasai Rusia di lepas pantai Hokkaido yang oleh Moskow disebut Kuril selatan, namun diklaim Jepang sebagai Wilayah Utara.
Perselisihan mengenai wilayah tersebut, yang direbut Uni Soviet pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua, telah menghalangi Tokyo dan Moskow untuk mencapai perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri permusuhan.
“Latihan pasukan sedang berlangsung di dekat Kepulauan Kuril, yang secara serius memperumit situasi di kawasan Asia-Pasifik," lanjut Medvedev.
Pada tahun ini, Rusia mendeklarasikan 3 September, sehari setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua, sebagai “Hari Kemenangan atas Militeristik Jepang”, yang memicu protes dari Tokyo.
Medvedev mengatakan Jepang, dengan bantuan Amerika Serikat, memperluas infrastruktur militernya dan meningkatkan pembelian senjata.
Kementerian Pertahanan Jepang pada Kamis (31/8) berupaya mencapai rekor anggaran sebesar 53 miliar dolar AS pada tahun fiskal berikutnya, yang merupakan bagian dari pembangunan militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua.
Mantan Presiden sekaligus Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menilai militerisasi Jepang akan memperumit situasi di kawasan Asia Pasifik, termasuk Rusia. 
BERITA TERKAIT: