Tetapi hingga saat ini, pemerintah RI belum memberikan keputusan yang jelas tentang pengajuan keanggotaan Indonesia di BRICS.
Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pertahanan (Unhan) Anak Agung Banyu Perwita, Indonesia tidak perlu mengajukan keanggotaan, kecuali jika diminta langsung dapat menjadi pertimbangan.
"Saya pikir Indonesia tidak perlu mendaftar (keanggotaan BRICS), tetapi bila ditawari, ya oke lah," kata Anak Agung kepada
Kantor Berita Politik RMOL pada Senin (21/8).
Lebih lanjut, ia juga menilai bergabungnya Indonesia dalam BRICS tidak menunjukkan keberpihakan pada China seperti yang dikhawatirkan publik. Alih-alih, keanggotaan Indonesia bisa memperkuat peran sebagai penyeimbang di antara kekuatan dunia.
"Kita kan punya prinsip non-blok. Potensi ekonomi dan politiknya (BRICS) sangat besar, kita justru akan menjadi kekuatan penyeimbang di antara kekuatan dunia," jelasnya.
Presiden Jokowi telah memulai perjalanan perdananya ke Afrika sejak sembilan tahun menjabat pada Minggu (20/8). Selain menghadiri KTT BRICS yang digelar pada 22-24 Agustus, Jokowi juga akan mengunjungi negara Afrika lainnya, seperti Kenya, Tanzania dan Mozambik.
BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, dibentuk pada 2009 atas inisiatif Rusia. Tujuannya, mengembangkan kerja sama komprehensif antara negara-negara terkait.
BRICS kerap dipandang sebagai “kutub perlawanan” terhadap kelompok ekonomi G7 yang beranggotakan AS, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.
Data IMF tahun 2022 mengungkap total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS telah mencapai 22,5 triliun dolar AS. Jumlah itu melampaui PDB G7 yang mencapai 21,4 triliun dolar AS.
Negara BRICS kini dinilai menjadi aktor penting dan signifikan dalam memerangi pertumbuhan ekonomi serta konteks politik global.
Rencana Presiden RI Joko Widodo untuk menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan memunculkan spekulasi bahwa Indonesia mungkin bergabung dalam kelompok ekonomi besutan China dan Rusia tersebut. 
BERITA TERKAIT: