Peringatan itu dikeluarkan oleh PBB pada Selasa (15/8), dengan mengatakan bahwa konflik antara militer dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) telah berada di titik yang mengkhawatirkan bagi Khartoum.
"Para petani hampir kehabisan waktu dan kehilangan peluang untuk kembali bercocok tanam, yang akan semakin memperburuk krisis kelaparan bagi mereka dan juga tetangga mereka. Pasokan medis semakin sulit didapatkan. Situasi ini hampir di luar kendali," kata badan-badan PBB dalam pernyataan bersama, seperti dimuat
India Today, Rabu (16/8).
Menurut data terbaru yang dirilis Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), perang yang meletus sejak 15 April lalu telah menyebabkan 1.017.449 orang melarikan diri dari Sudan ke negara-negara tetangga, sementara mereka yang mengungsi di dalam negeri diperkirakan mencapai 3.433.025 orang.
Ketegangan yang pecah karena terkait dengan transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil ini membuat warga di ibu kota dan sekitarnya terlibat dalam pertempuran dan serangan setiap harinya, yang terus memakan korban hingga ribuan orang dalam konflik tersebut.
Selain itu, menurut badan penduduk PBB, konflik tersebut juga telah memperlihatkan angka kekerasan dan serangan seksual yang meningkat sebanyak 50 persen yang dialami oleh penduduk Sudan.
Atas kesulitan tersebut, Wakil Ketua Dewan Kedaulatan, Malik Agar mengatakan bahwa penyelesaian konflik ini pada akhirnya harus ditemukan melalui meja perundingan.
"Pada akhirnya, perang ini akan berakhir di meja perundingan," kata Agar, yang berpotensi melunakkan tentara.
Agar menyatakan bahwa situasi ini menuntut pembentukan pemerintahan sementara guna menyediakan layanan dan merevitalisasi infrastruktur bagi masyarakat Sudan.
BERITA TERKAIT: