Hal itu diungkap oleh Pusat Internasional untuk Penelitian Pencegahan Tentara Anak yang didirikan Maroko dan berbasis di Dakhla, Sahara, dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi pada Selasa (25/7).
Pusat pencegahan tersebut mengaku sangat prihatin dengan kondisi kamp setelah menyaksikan parade ratusan anak (laki-laki dan perempuan) berseragam militer di kamp Tindouf.
"Kami telah secara langsung mengungkapkan keprihatinan kami yang mendalam," bunyi laporan tersebut.
Menurut mereka, Aljazair selaku pihak yang menandatangani Konvensi Hak Anak harusnya berupaya menghentikan aksi perekrutan tentara anak yang jelas-jelas melanggar hukum internasional.
"Kami meminta pertanggungjawaban Aljazair secara hukum dan moral atas pelanggaran mencolok ini dan pengabaian terhadap hukum humaniter internasional di wilayahnya,” tegas lembaga think tank tersebut.
Oleh sebab itu, pusat pencegahan mengajak seluruh elemen termasuk aktivis hak asasi manusia, peneliti, dan jurnalis bersatu melawan tindakan jahat yang dilakukan milisi Polisario.
“Kami mendesak semua untuk menunjukkan hati nurani profesional dan integritas intelektual sehingga tidak ada ada lagi tekanan yang diberikan Polisario pada para orang tua anak-anak," tegasnya.
Pusat Internasional untuk Penelitian Pencegahan Tentara Anak, yang didirikan pada tahun 2022 di Dakhla, bertujuan untuk melawan tindakan perekrutan tentara anak. Mereka berfokus pada studi, penelitian dan konsultasi tentang pencegahan dan eksploitasi anak-anak di zona konflik.
Lembaga tersebut dikepalai oleh Abdelkader Filali, seorang profesor di Universitas Ottawa. Di dalamnya juga terdapat para eksekutif, akademisi, dan lulusan univesitas.
Aksi perekrutan tentara anak dilaporkan masih berlangsung di kamp-kamp Tindouf, yang dikuasai kelompok Polisario Aljazair. 
BERITA TERKAIT: