Kementerian Luar Negeri Sudan menilai, pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Kenya William Ruto itu bias.
"Sudan telah meminta Presiden Kenya William Ruto diganti, khususnya karena keberpihakannya," bunyi pernyataan Kemlu Sudan, seperti dimuat
African News.
Saat Sudan menolak hadir, perwakilan paramiliter Rapid Support Force (RSF) justru datang menghadiri dialog damai tersebut.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Komisaris Uni Afrika untuk Urusan Politik, Perdamaian dan Keamanan serta tamu internasional seperti perwakilan badan kemanusiaan PBB, Uni Eropa, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Inggris.
Sementara itu, Presiden Kenya mengakui bahwa pemimpin politik yang hadir dalam pertemuan ini sama sekali tidak mewakili kelompok. Tetapi ia yakin bahwa dialog terbuka mampu membawa keterlibatan seluruh stakeholder dalam upaya perdamaian.
"Kami percaya bahwa proses yang terbuka, proses yang inklusif akan melibatkan semua aktor politik, kelompok sipil, masyarakat sipil," tegasnya.
Anggota IAGD terdiri dari Djibouti, Ethiopia, Kenya dan Sudan. Organisasi itu berkomitmen untuk menghentikan konflik internal Sudan dengan mempertemukan para pemimpin pihak yang bertikai Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin RSF Mohamed Hamdane Daglo.
IAGD juga meminta Pasukan Siaga Afrika Timur (EASF) untuk bersiap jika nanti perlu dikerahkan untuk melindungi warga sipil dan menjamin akses kemanusiaan di Sudan.
Sudah hampir tiga bulan konflik militer Sudan tidak kunjung mereda. Beberapa perjanjian gencatan senjata telah disepakati, namun selalu gagal diterapkan.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), telah ada 3.000 orang tewas dalam konflik bersenjata tersebut. Sementara itu, 2,2 juta warga Sudan juga terpaksa mengungsi.
.jpeg)
Pemerintah Sudan dengan tegas menolak hadir dalam dialog damai yang digelar Blok Pembangunan Afrika Timur (IAGD) di Ethiopia, pada Senin (10/7). 
(1)(1).jpeg)
BERITA TERKAIT: