Anggaran sebesar 25 miliar dolar atau yang setara dengan Rp 370 triliun itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis (1/6).
“Ini akan membawa pengeluaran negara kita ke tingkat yang sama seperti Swedia yang merupakan salah satu yang tertinggi di antara ekonomi maju," kata Kishida, setelah pertemuan panel strategi tentang masa depan anak-anak di Jepang.
Dana itu jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya, sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan dukungan keuangan bagi keluarga, termasuk memberikan lebih banyak beasiswa bagi anak-anak, menaikan pendapatan masyarakat, hingga memberikan cuti melahirkan bagi para ayah, agar krisis populasi bisa segera teratasi di Jepang.
“Dalam mengamankan pendanaan untuk kebijakan angka kelahiran, kita tidak boleh merusak ekonomi atau mengurangi pendapatan kaum muda atau mereka yang membesarkan anak. Dengan mereformasi pengeluaran dan memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal, kami bertujuan untuk tidak menambah beban nyata," tambah Kishida, seperti dimuat
Miami Herald, Jumat (2/6).
Tahun lalu, untuk pertama kalinya Jepang mencatat rekor terendahnya, dengan angka kelahiran yang tercatat hanya di bawah angka 800 ribu pada 2022, sejak pencatatan dimulai pada 1899 lalu.
Sehingga muncul sebuah studi oleh lembaga think-tank independen Recruit Works Institute yang menemukan bahwa Jepang kemungkinan akan menghadapi kekurangan lebih dari 11 juta pekerjanya pada tahun 2040, yang akan berdampak bagi masa depan Jepang.
Untuk itu, pemerintah Tokyo tengah berjuang untuk menaikkan kembali angka kelahirannya, dengan memberi banyak kompensasi dan dukungan kepada para orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka.
Dalam upaya menggenjot angka kelahiran di Jepang yang terus turun selama beberapa tahun terakhir, pemerintah negara itu dikabarkan akan mengucurkan dana hingga ratusan triliun rupiah. 
BERITA TERKAIT: