Hal tersebut diumumkan oleh Kepresidenan Chad pada Senin (15/5), setelah sebelumnya pihak berwenang di negara ith telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada 11 orang di negaranya.
Berdasarkan laporan yang dimuat
All Africa, mereka dihukum karena dianggap telah merusak tatanan konstitusional, kepemilikan senjata secara ilegal dan asosiasi kriminal.
Namun, atas banyaknya kritik yang dilontarkan kelompok HAM pada 21 April lalu, Presiden Chad, Jenderal Mahamat Idriss Déby Itno, menjanjikan pembebasan setidaknya 12 orang, termasuk 11 perwira militer, yang dituduh melakukan kudeta pada Desember 2022.
"Presiden akan menepati janjinya," kata juru bicara kepresidenan Chad, Brah Mahamat.
Mahamat Déby yang telah diproklamirkan sebagai presiden junta transisi dua tahun lalu oleh militer berjanji akan mengembalikan kekuasaan kepada warga sipil melalui pemilihan setelah 18 bulan, namun dia diangkat kembali menjadi presiden pada Oktober 2022, yang membuat banyak pihak melakukan pemberontakannya sejak masa transisinya habis.
Demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan itu meletus pada Oktober lalu, yang menewaskan 73 orang, dengan ratusan pemuda yang ditangkap oleh aparat keamanan Chad.
Namun, pada akhir Maret ini, junta militer itu tercatat telah mengampuni 258 pemuda yang terlibat dalam aksi demonstrasi berdarah di Chad pada tahun lalu.
Belasan pelaku yang merencanakan kudeta gagal pada Desember lalu di Chad akan dibebaskan atas ampunan dari presiden. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: