Hal tersebut disampaikan oleh Perwakilan Khusus PBB dan kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), Roza Isakovna Otunbayeva, dalam sebuah pernyataan pada Kamis (9/3).
Ia mengutuk keras kebijakan Taliban yang semakin mengekang ruang gerak perempuan dan merampas hak-hak mereka, terutama di ranah publik.
"Afghanistan di bawah Taliban tetap menjadi negara paling represif di dunia terkait hak-hak perempuan, dan sangat menyedihkan menyaksikan upaya disengaja, serta sistematis mereka untuk mendorong perempuan dan anak perempuan keluar dari ruang publik,†ujarnya, seperti dimuat
ANI News.
Menurut Otunbayeva, pembatasan hak terhadap perempuan yang jumlahnya mewakili setengah dari populasi negara, merupakan salah satu krisis kemanusiaan dan ekonomi terbesar di dunia yang akan merugikan negara sendiri.
Kondisi itu, disebutnya, tidak hanya berdampak pada perempuan, melainkan seluruh warga Afghanistan yang hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada bantuan, serta semakin terasing dari seluruh dunia.
Sejak mengambil alih pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan berbagai batasan untuk perempuan, termasuk larangan pendidikan menengah dan universitas, bekerja di organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, serta mewajibkan mereka menutup tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki.
PBB juga mencatat bahwa sebagian besar perempuan dilarang bepergian ke luar rumah mereka, dan telah dikecualikan dari pengambilan keputusan publik.
Pembatasan tersebut dinilai PBB telah menyebabkan efek samping yang parah, termasuk peningkatan kasus bunuh diri, pernikahan anak, melahirkan anak usia dini, kerugian terkait kemiskinan dan risiko kekerasan dalam rumah tangga serta eksploitasi seksual yang lebih tinggi di kalangan perempuan.
Banyaknya pembatasan terhadap perempuan sejak Taliban memimpin membuat Afghanistan dinilai sebagai negara paling represif, khususnya bagi kaum hawa. 
BERITA TERKAIT: