Kebijakan tersebut disetujui oleh Majelis Tingkat Rendah Kongres Meksiko pada Rabu (14/9), setelah majelis tinggi pekan lalu juga menyetujui pemberian kendali militer atas Garda Nasional yang dibentuk sejak 2019.
"Mosi baru tentang penempatan militer, disetujui dengan 335 suara yang mendukung dan 152 menentang. Awalnya ini akan berakhir pada 2024 tetapi sekarang akan berlanjut hingga 2029," kata pihak Meksiko dalam sebuah pernyataan seperti dimuat
Reuters.
Keberlanjutan militerisasi publik Meksiko oleh pemerintah dilakukan menyusul pecahnya kekerasan kartel di seluruh negeri. Ditandai dengan kerusuhan bulan lalu di negara bagian Guanajuato dan Jalisco yang menyebabkan puluhan toko dibakar.
Koordinator majelis rendah untuk partai berkuasa Morena, Ignacio Mier, mengatakan kehadiran tentara di jalan-jalan warga akan menjamin keselamatan keluarga dan berusaha untuk mengembalikan perdamaian dan ketenangan di negara mereka.
Di lain pihak, anggota oposisi Jorge Romero mengkritik keras tindakan pemerintah karena menurutnya itu bukan ditujukan untuk keamanan warga melainkan hanya kepentingan politik.
"Bukan kepentingan pemerintah untuk memiliki tentara sipil. Yang menjadi kepentingannya adalah militerisasi keamanan warga negara," katanya.
Romero menyebut Presiden Andres Manuel Lopez Obrador berjanji untuk mengembalikan militer ke barak mereka saat mencalonkan diri pada 2018, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan melanjutkannya hingga kini.
Sejalan dengan Romero, PBB juga menghimbau peningkatan kekuatan tentara di Meksiko dapat memicu lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan langkah yang buruk untuk keamanan publik.
BERITA TERKAIT: