Beda Sikap Capres Konservatif dan Liberal Korea Selatan Soal Isu Korea Utara

Negara Asia Timur itu baru resmi memulai masa kampanye pemilu Presiden pada Selasa (15/2), selama 22 hari ke depan, sebelum akhirnya pemungutan suara digelar pada 9 Maret mendatang.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama publik internasional adalah isu Korea Utara.

Meski selama beberapa tahun belakangan sejumlah momen sejarah telah dibuat antara Korea Selatan dan Korea Utara, seperti seperti serangkaian pembicaraan diplomatik tingkat tinggi pada 2018 dan 2019, ketegangan di Semenanjung Korea belum juga reda.

Bahkan baru-baru ini, Pyongyang kembali melakukan serangkaian uji coba rudal dan bahkan mengancam akan mengakhiri moratorium rudal jarak jauh dan uji coba nuklir.

Baik kandidat konservatif maupun liberal sama-sama mendukung dialog dan kerja sama ekonomi dengan Korea Utara, tetapi mereka berbeda dalam kondisi dan urutan keterlibatan tersebut.

Calon presiden dari kubu oposisi utama, yakni Yoon Suk-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) tetap berpegang pada pendirian konservatif bahwa pertukaran ekonomi dengan Korea Utara harus terjadi hanya setelah Korea Utara melakukan denuklirisasi terlebih dahulu.

Sikap "kaku" semacam ini di masa lalu telah membuat Korea Utara meninggalkan diplomasi di bawah pemerintahan Lee Myung Bak dan Park Geun Hye.

Selain itu, Yoon juga mengatakan dia akan membatalkan perjanjian antar-Korea 2018 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan militer lintas perbatasan kecuali jika Korea Utara menghentikan sikap agresifnya.

Dia pun menolak upaya kaum liberal untuk mewujudkan deklarasi akhir perang yang melibatkan kedua Korea, China dan Amerika Serikat. Yoon menilai bahwa langkah semacam itu hanya akan melemahkan postur pertahanan Seoul.

Di sisi lain, Yoon telah menyarankan penempatan kembali senjata nuklir taktis Amerika Serikat di Selatan dan bahkan "serangan pencegahan" jika serangan nuklir dan rudal Korea Utara tampaknya akan segera terjadi.

Dia juga menyerukan dimulainya kembali latihan militer bersama besar-besaran dengan Amerika Serikat yang sebelumnya telah dikurangi pada tahun 2018 sebagai bagian dari kebijakan keterlibatan Moon dengan Korea Utara.

Sikap kontras ditunjukkan oleh rival utama Yoon, yakni Lee Jae Myung dari Partai Demokrat liberal Korea (DPK) yang berkuasa. Dalam debat TV awal bulan ini, Lee menuduh Yoon berusaha untuk mengintensifkan konfrontasi daripada menghindari perang dan menciptakan perdamaian.

“Penting untuk memenangkan perang tetapi lebih penting untuk menang tanpa perang dan yang paling penting adalah menciptakan lingkungan di mana tidak perlu berperang,” kata Lee, seperti dimuat South China Morning Post pada Selasa (15/2).

Lee sendiri mendukung kebijakan keterlibatan presiden saat ini, Moon Jae In, dan bersumpah untuk meningkatkan upaya Seoul untuk menengahi antara Amerika Serikat dan Korea Utara, serta bertemu dengan Presiden Biden dan Kim Jong-un untuk menyelesaikan krisis.

Dia menyarankan langkah-langkah simultan dan timbal balik oleh Amerika Serikat yang akan disebarkan ke berbagai tahap, di mana sanksi dilonggarkan di Korea Utara dengan syarat bahwa negara itu akan mengambil langkah nyata menuju denuklirisasi selama tahap pertama.

Tetapi sanksi seperti itu akan segera dikembalikan jika Korea Utara gagal mematuhi kesepakatan di bawah klausul "snapback".