Mengaku Ngeri, Walikota Praha Ajak Komunitas Internasional Akhiri Dugaan Pelanggaran HAM Muslim Uighur oleh China

Lewat podcast The Diplomat Newsweek yang dirilis awal pekan ini Hrib mengeluarkan seruan kepada komunitas internasional bekerja sama mengakhiri situasi tersebut.

Berbicara dengan pembawa acara podcast, Jason Greenblatt, utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Hrib menyentuh keprihatinannya terhadap orang-orang Uighur karena fokus dunia tertuju pada Beijing untuk Olimpiade Musim Dingin 2022, yang dimulai di Beijing pada Jumat (4/2).

Selama percakapannya dengan Greenblatt, Hrib mengungkapkan pengalamannya saat berbicara di Kongres Uighur Dunia pada November tahun lalu di Praha.

“Setelah konferensi itu, saya mendapat hak istimewa untuk bertemu dengan para penyintas Uighur dari kamp konsentrasi Xinjiang,” kata HÅ™ib kepada Greenblatt.  

"Dan saya ngeri mendengar apa yang mereka alami," akunya.

Hrib mengatakan kemudian dirinya menelepon siapa saja yang mungkin mendengarkan di seluruh dunia.

"Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bekerja mengakhiri kamp konsentrasi ini, kerja paksa, genosida Uighur, dan pengambilan organ paksa," katanya.

"Pelanggaran hak asasi manusia tidak memiliki tempat dalam masyarakat beradab," tambahnya.

Sebuah laporan yang dirilis Juni lalu oleh Amnesty International memperkirakan ratusan ribu orang Uighur, yang sebagian besar adalah Muslim, diduga ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang.

China telah membantah semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, menyebutnya "kebohongan total" dan "permainan politik yang mengabaikan fakta dan memiliki motif tersembunyi."

Ibu kota Republik Ceko pernah memiliki perjanjian "kota saudara" dengan Shanghai dan Beijing, kemitraan secara tradisional dibentuk sehingga pertukaran dalam perdagangan, budaya, pendidikan, dan lainnya dapat diformalkan.  

Namun, penguatan hubungan Praha dengan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir dianggap oleh Beijing sebagai pelanggaran terhadap kebijakan "Satu China" yang termasuk dalam perjanjian saudara itu.