Dalam pernyataannya pada Rabu (8/12), Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pihaknya tetap berhubungan dengan AS untuk berbagai masalah, dan menyebut dapat terlibat dalam isu tersebut pada waktu yang tepat di masa depan.
"Sementara itu, Pakistan akan terus mendukung semua upaya yang ditujukan untuk memperkuat dialog, keterlibatan konstruktif, dan kerjasama internasional demi kemajuan tujuan kita bersama," kata kementerian, seperti dikutip
TRT World.
Kementerian juga mengatakan, Pakistan sangat berkomitmen untuk lebih memperdalam demokrasi, memerangi korupsi, serta melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan telah melembagakan tujuan-tujuan tersebut, dan telah menghasilkan perkembangan positif.
Sementara itu, analis di The Atlantic Council, Uzair Younus menyebut, keputusan Pakistan untuk tidak berpartisipasi dalam KTT untuk Demokrasi yang dipimpin AS dikarenakan upaya Islamabad untuk membangun hubungan baik dengan China.
"Agar adil, ini adalah keputusan sulit bagi kepemimpinan Pakistan, yang benar-benar ingin memperdalam hubungannya dengan Amerika Serikat sambil juga menjaga hubungan strategisnya dengan China," kata Younus.
KTT untuk Demokrasi sendiri disebut telah mengundang 110 negara, dengan mengecualikan China, Rusia, Myanmar, hingga Afghanistan.
"Keputusan untuk melewatkan KTT untuk Demokrasi, bagaimanapun, adalah kesalahan yang merusak tujuan ini dan akan mempersulit Islamabad untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Washington," pungkas Younus.
BERITA TERKAIT: