'Summit for Democracy' ini baru pertama kali diselenggarakan, dan akan menjadi ujian dari pernyataan Presiden Joe Biden, yang diumumkan dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada Februari lalu, bahwa ia akan mengembalikan Amerika Serikat ke kepemimpinan global untuk menghadapi kekuatan otoriter yang dipimpin oleh China dan Rusia.
Reuters melaporkan pada Rabu (24/11), acara yang akan dihadiri oleh sekitar 110 negara itu akan digelar secara virtual pada 9 dan 10 Desember, dan bertujuan untuk membantu menghentikan kemunduran demokrasi dan erosi hak dan kebebasan di seluruh dunia.
Tidak ada China atau Rusia dalam daftar undangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS tersebut.
Undangan untuk Taiwan datang di tengah meningkatnya tekanan China kepada sejumlah negara untuk menurunkan atau bahkan memutuskan hubungan dengan Taiwan, yang dianggap oleh Beijing tidak memiliki hak untuk disebut sebagai negara.
Kelompok hak asasi telah mempertanyakan apakah KTT yang dirancang Biden untuk Demokrasi ini dapat mendorong para pemimpin dunia yang diundang untuk mengambil tindakan yang berarti.
Daftar undangan Departemen Luar Negeri, sementara itu, menunjukkan acara tersebut tidak hanya akan menyatukan negara pemilik demokrasi yang matang seperti Prancis dan Swedia, tetapi juga akan menyatukan negara-negara seperti Filipina, India dan Polandia, di mana para aktivis mengatakan demokrasi berada di bawah ancaman.
Di Asia, beberapa sekutu AS seperti Jepang dan Korea Selatan diundang, sementara yang lain seperti Thailand dan Vietnam tidak. Absen penting lainnya adalah sekutu AS Mesir dan Turki. Sementara hanya dua negara perwakilan dari Timur Tengah yang akan diundang, Israel dan Irak.
BERITA TERKAIT: