Kudeta Militer Sudan, Panglima Jenderal: Kami Tak Punya Pilihan Lain untuk Menghindari Perang Saudara

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (26/10), atau yang pertama sejak pengumumkan pengambilalihan kekuasaan. Burhan mengatakan tentara tidak punya pilihan lantaran politisi kerap menghasut untuk melawan angkatan bersenjata.

Meski begitu, Burhan berdalih, apa yang telah dilakukan oleh militer bukan sebuah kudeta.

"Bahaya yang kita saksikan minggu lalu bisa membawa negara ke dalam perang saudara," kata Burhan, merujuk pada aksi demonstrasi warga terhadap militer dan kemungkinan kudeta pada pekan lalu.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Sudan terjadi pada Senin (25/10), dengan militer menangkap dan menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan. Hamdok kemudian dibebaskan sehari setelahnya.

Kudeta terjadi berselang dua tahun setelah pemberontakan rakyat berhasil menggulingkan pemerintahan Omar al-Bashir.

Pada Senin, Burhan muncul di televisi untuk mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan sipil.

Dutabesar Sudan untuk 12 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, China, dan Prancis, telah menolak pengambilalihan militer tersebut.

Duta Besar untuk Belgia dan Uni Eropa, Jenewa dan badan-badan PBB, China, Afrika Selatan, Qatar, Kuwait, Turki, Swedia dan Kanada juga menandatangani pernyataan tersebut, yang mengatakan para utusan mendukung perlawanan rakyat terhadap kudeta.

Negara-negara Barat mengecam kudeta, sembari menyerukan agar menteri-menteri kabinet yang ditahan untuk segera dibebaskan. Mereka mengatakan akan menghentikan bantuan vital jika militer tidak memulihkan pembagian kekuasaan dengan warga sipil.